JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menekankan supaya dana CSR CSR PT Freeport dapat benar-benar dimanfaatkan bagi peningkatan kapasitas SDM masyarakat Papua. Ia berharap dana CSR (Corporate Social Responsibility) tidak semata dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
"Kami sudah melihat program-program CSR PT Freeport. Kami meninjau Institute Pertambangan Nemangkawi sebagai BLK, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan juga panti anak yang ada di Timika. Program-program itu sangat baik. Namun, harus ada diversifikasi program terutama untuk memberdayakan dan merubah cara pandang masyarakat Papua agar mampu membangun tanah Papua dengan tangan putra-putri terbaik Papua", demikian disampaikan Saleh saat berdialog dengan management PT Freeport, Jum'at (22/05/2015) malam, di hotel Rimba Papua, kemarin.
Saleh bersama rombongan Komisi VIII melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah Timika untuk mengetahui program CSR dan antisipasi bencana akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport. Rombongan Komisi VIII yang berjumlah 10 orang itu didampingi oleh pejabat dari kementerian sosial dan BNPB dari Jakarta.
Saleh juga mengingatkan supaya PT Freeport melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Papua. Dengan begiitu, PT Freeport diharapkan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
"Bagaimanapun, pembangunan di daerah tidak boleh menafikan kontribusi pemerintah pusat maupun daerah. Jangan sampai ada kesan bahwa PT Freeport lebih memperhatikan masyarakat Papua. Bukankah kami datang kesini sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam membangun Papua? Begitu juga komisi-komisi lain di DPR yang sudah datang lebih dahulu?" sebutnya.
Saleh juga menambahkan sepintas dapat dikatakan bahwa kontribusi PT Freeport belum sebanding dengan apa yang mereka dapatkan di Papua.
"Pada titik inilah peran pemerintah dan DPR menjadi penting. Selama ini, pemerintah dan DPR selalu konsisten melakukan pengawasan sekaligus mengingatkan PT Freeport akan kewajibannya pada masyarakat," ungkapnya. (ai)