JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --
Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Hefrizal Handra mengatakan, bahwa kucuran Dana Desa yang digelontorkan pemerintah sejauh ini tak akan berdampak besar bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia, hal itu lantaran besaran dana desa masih terbilang kecil.

"Jangan terlalu berharap bahwa dana desa bisa mengurangi kemiskinan. Karena size-nya masih kurang," kata Hefrizal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Untuk itu, kata ia, untuk mengurangi angka kemiskinan, semua anggaran yang ada di daerah harus dioptimalkan dan disalurkan dengan tepat mulai tingkat provinsi, kabupaten/ kota, hingga desa.

"Pemerintah kabupaten Kota punya anggaran di daerah. Jadi total anggaran kemiskinan ini berapa. Provinsi berapa. Itu yang harus kita lihat. Kalau hanya dana desa, Dana Desa inikan ada yang untuk infrastruktur, aparatur desa, panitia di desa, kegiatan aktivitas sosial budaya di desa juga banyak dananya," urainya.

Apalagi, lanjutnya, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya dilakukan secara baik oleh aparatur yang mestinya bertanggung jawab.

"Untuk pemberdayaan. Itu untuk bangun Bumdes, banyak yang gagal juga Bumdesnya. Suksesnya sedikit baru. Artinya secara umum kalau kita mau lihat dampak dari APBN, jangan hanya dari dana desa. Kita harus lihat multi sektor," pungkasnya.

Perlu diketahui, untuk tahun 2020, pemerintah memastikan akan mengucurkan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 2 triliun dibandingkan tahun 2019. (Al)