Berita
Oleh Ilyas pada hari Rabu, 27 Mei 2015 - 15:32:11 WIB
Bagikan Berita ini :
Buntut Maraknya Prostitusi Online

Wah, Pemerintahan Jokowi-JK akan Larang Anak Main HP

69anak.jpg
Ilustrasi anak pegang HP (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melarang penggunaan ponsel bagi anak.

Bahkan Menteri PPPA Yohana Susana Yembise menyatakan sedang menyiapkan peraturan menteri.

"Kami sedang menyiapkan peraturan menteri mengenai aturan tersebut. Saya pikir, anak-anak terutama yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) belum perlu HP (ponsel)," ujar Yohana dalam seminar di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Dia menjelaskan, penggunaan ponsel membuka peluang bagi anak-anak untuk membuka situs-situs yang kurang baik.

"Ketika SD membuka situs-situs yang kurang baik, ketika SMP dan SMA sudah mulai mempraktikkan," jelas dia.

Maraknya prostitusi online, lanjut dia, tidak terlepas dari penggunaan ponsel.

Dampak buruk lainnya adalah hilangnya konsentrasi belajar, interaksi sosial yang semakin kecil, hingga pemanfaatan waktu belajar yang kurang efesien.

Menteri Yohana menambahkan anak merupakan aset bangsa, oleh karena pemerintah wajib melindungi generasi mudanya melalui peraturan.

Para orang tua pun, lanjut dia, juga harus melarang anak-anaknya menggunakan ponsel secara berlebihan.

"Bahkan ketika SMP dan SMA pun,hanya HP tertentu yang diperbolehkan," cetus dia. (iy/an)

tag: #anak pegang hp  #prostitusi  #anak kecil  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...