JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Akibat pandemi Corona, banyak kalangan menengah mendadak miskin. Hal ini terlihat dari jumlah penerima bantuan sosial yang melonjak seperti yang terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah terjadi lompatan luar biasa terkait jumlah warga yang berhak menerima bansos. "Dari 9 juta jiwa sebelum penyebaran virus corona (Covid-19) menjadi 38 juta jiwa setelahnya. Hal ini karena banyak warga kelas menengah masuk pada kategori rawan miskin. Sebanyak 63 persen warga Jabar kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin," tambahnya.
Sayangnya pemberian bantuan tahap pertama kacau. "Sebanyak 1,7 juta dari 9,42 juta kepala keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) terdampak virus corona tahap pertama di Jawa Barat kacau, " katanya.
Menurutnya, banyak data dari daerah di Jawa Barat yang bermasalah menjadi penyebab bansos belum tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima hingga saat ini.
"DINAMIKA BANSOS. TERDAPAT 1,7 JUTA DATA KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar Emil itu lewat akun Twitter-nya, @ridwankamil, Rabu (29/4).
Dia meminta aparat daerah di Jabar introspeksi mengapa banyak warga yang tidak mencantumkan alamat domisili, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat melakukan proses pengisian data warga penerima bansos.
Emil kemudian membeberkan data terakhir per 28 April 2020 di mana terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam sembilan pintu bantuan yaitu Kartu PKH, Kartu Sembako, Sembako Presiden, dan Bansos Tunai yang disalurkan Kemensos, Kartu Prakerja yang disalurkan Kemenaker, Dana Desa yang disalurkan Kemendes PDTT, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, serta Bantuan Makanan atau Nasi Bungkus
"Itulah kenapa provinsi Jabar yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear," katanya.
"(Sebanyak) 7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan Kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," imbuh Emil.
Kacaunya data penerima bansos ini salah satunya terjadi di Kabupaten Sukabumi. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sukabumi sebelumnya meminta Emil menunda penyaluran bansos bagi warga terdampak virus corona. Para kepala desa memandang data penerima bansos masih banyak yang keliru.
"Intinya kami minta menunda pelaksanaan pembagian bansos sampai ada data yang valid," ujar Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, Tutang Setiawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).
Tutang, selain sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Sukabumi, juga menjabat sebagai Kepala Desa Nagrak Selatan, Sukabumi.
Menurutnya dalam data yang diberikan Pemprov Jabar, ada beberapa kepala keluarga yang dinilai mampu dan tidak berhak menerima bantuan sosial padahal sesungguhnya membutuhkan.
