JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Pemerintah pusat Malaysia sudah melonggarkan lockdown Selasa (4/5/2020). Namun pelonggaran itu tak diikuti sejumlah pemerintah negara bagian. Mereka terancam kena sanksi hukum.
Ancaman itu dikemukakan Menteri Senior Perdagangan dan Industri Internasional Mohamed Azmin Ali untuk Pemerintahan Federal Malaysia. “Negara bagian Malaysia mungkin menghadapi tindakan hukum, terutama dari para pemain industri, jika mereka tetap menghentikan bisnis,” katanya seperti dilansir channelnewsasia.com (5/5/2020).
"Tindakan mereka tidak didasarkan pada otoritas yang sah dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah federal," imbuh Azmin.
Mulai hari Selasa, perusahaan dari hampir semua sektor ekonomi diizinkan beroperasi mengikuti keputusan pemerintah pusat.
"Satu set prosedur operasi standar yang komprehensif dan ketat ... telah diberikan kepada semua pemerintah negara bagian," katanya.
Jika Malaysia memperpanjang lockdown hingga Juni, kerugian kumulatif dari pendapatan nasional akan mencapai sekitar RM146 miliar (US$33,8 miliar) atau 10,3 persen dari produk domestik bruto.
Jika berlanjut, ini akan menghancurkan keberhasilan ekonomi yang telah dicapai Malaysia selama empat tahun terakhir.
"Dalam hal ini, pertemuan itu sepakat untuk membuka kembali sektor-sektor ekonomi selama tatanan pergerakan bersyarat yang dimulai hari ini," kata Azmin.
Keputusan pemerintah dibuat agar semua sektor ekonomi beroperasi untuk menghidupkan kembali dan merevitalisasi ekonomi, sehingga diharapkan memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan posisi keuangan negara, tidak hanya untuk pemerintah federal tetapi juga negara.
"Oleh karena itu, pemerintah negara bagian didesak untuk bekerja sama dalam melaksanakan keputusan pemerintah federal untuk regenerasi ekonomi," tambahnya.
Mr Azmin mengatakan pemerintah telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama asosiasi industri, kamar dagang lokal dan internasional serta perusahaan kecil dan menengah, untuk mengukur dampak terhadap lapangan kerja, keberlanjutan bisnis, dan rantai pasokan.
Menteri juga mengatakan implementasi perintah kontrol gerakan melibatkan seluruh negara, termasuk negara bagian di Semenanjung Malaysia serta wilayah federal, Sarawak dan Sabah.
