JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani menyesalkan kembali terjadinya kepadatan penumpang di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang ditengah aturanphysical/social distancingsebagai upaya pencegahan penularan virus corona.
Ia melihat masih banyaknya masyarakat yang tak lagi mengindahkan pencegahan Covid-19, lantaran aturan pemerintah pusat yang tak tegas dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
"Ketika awal-awal PSBB saya melihat masyarakat disiplin. Bisa dilihat dari jalanan yang sepi. Namun kebijakan yang labil dari pemerintah serta penerapan sanksi yang tidak tegas membuat kedisiplinan masyarakat mengendor," kata Lasmi dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/5/2020).
Ide-ide maupun wacana pelonggaran PSBB, menurut dirinya malah akan membuat masyarakat untuk lebih bersikap longgar dan lagi memperhatikan jaga jarak.
"#IndonesiaTerserah adalah suara dari masyarakat, terutama para tenaga kesehatan yang mulai frustasi dan pemerintah harus benar-benar menyikapinya sebagai suatu koreksi," kata ia.
"Jadi sebelum memulai wacana-wacana pengendoran. Pemerintah Konsisten dulu dalam menerapkan peraturan yang mereka buat. Dan perlu saya tegaskan pengendoran harus berdasar data ilmiah . Kurva penularan yang sudah melandai misalnya," tambahnya.
Sebelumnya, juru bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan pihaknya mengecek kabar kepadatan di Bandara Soekarno Hatta hari ini. Dia mengakui pagi hari terjadi kepadatan.
"Memang terjadi kepadatan terutama penerbangan jam 6-8 pagi. Karena proses pemeriksaan administrasi ini membutuhkan waktu yang panjang juga," kata Yuri di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (17/5)
Dia menjelaskan, di Bandara Soekarno Hatta jika penumpang take off pukul 06.00 maka dia harus berada di bandara sejak pukul 02.00.
"Maka pada umumnya di Bandara Soetta untuk penerbangan di jam 6 pagi, mereka sudah datang jam 2 pagi. Oleh karena itu ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa Protokol kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Harus dipatuhi secara bersama," ujar Dirjen P2P Kemenkes itu.
