JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mahfud MD mengaku pusing menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju era Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Mahfud mengatakan kalau kebijakan satu menteri dan menteri lainnya kerap tidak sinkron.

"Pusing. Dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan satu sama lain yang tidak sinkron," kata Mahfud seperti dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier.

Mahfud mencontohkan dengan keputusan tentang percepatan penanganan wabah virus corona, alasannya masyarakat banyak keinginannya dan suka terjadi perbedaan tapi pemerintah harus mengambil keputusan.

Maka dari itu pemerintah tidak boleh terombang-ambing dalam mengambil keputusan meskipun banyak perbedaan di masyarakat.

"Kalau kita terombang ambing oleh perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingannya, memang ada kepentingan masyarakat yang tulus ingin keselamatan publik, ada yang memang motif politik, agenda pribadi, agenda bisnis," ujarnya.

Mahfud menuturkan terkadang pusing ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Akan tetapi, tingkat pusingnya Mahfud itu bukan berarti putus asa apalagi stres berlebihan, itu tidak.

"Pusing dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa ambil keputusan paling mendekati," tuturnya.

Di samping itu, Mahfud mengungkapkan kenapa pemerintah kerap berbeda-beda dalam menyampaikan suatu kebijakan terkait penanganan percepatan COVID-19.

Menurut dia, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan kadangkala sudah bocor duluan di masyarakat.

"Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat. Kadangkala kan seperti zaman sekarang kita pakai virtual, itu bisa bocor kemana-mana. Ketika ini sudah mulai bocor maka muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadangkala menjelaskan dalam gelagapan (gugup) berbeda-beda. Tapi keputusannya tidak pernah berbeda-beda, ketika jadi wacana saja yang sering diperdebatkan orang," pungkasya.