JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI periode 2014-2019 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai, kebijakan ekspor benih lobster sebagai sebuah upaya untuk tetap menjaga serta membudidaya lobster di tanah air.
Hal tersebut disampaikan oleh Saras dalam acara Lets Talk With Sarah bersama Ketua KP2 Effendi Gazali dan Wakil Ketua Bidang Riset dan Pengembangan KP2 Bayu Priyambodo dengan tema "Ada Apa dengan Lobster" beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kebijakan ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lumrah saja.
"Selama tidak merugikan negara, populasi lobster serta tidak merugikan lingkungan hidup kenapa tidak. Ini juga menjadi salah satu cara menjaga sustainability dari budidaya lobster itu sendiri," kata Saras.
Namun demikian, Saras mengakui, bahwa budidaya tersebut sulit untuk dilakukan para nelayan secara mandiri.
Oleh sebab itu, kata Saras, diperlukan peran dari korporasi guna bersinergi dengan nelayan membudidaya lobster di laut Indonesia.
"Satu kilogram lobster membutuhkan 20 kilogram pakan, nelayan mana yang punya kemampuan membudidayakan lobster sampai ukuran 1 Kg kalau butuh pangan sebanyak itu," kata Aktivis Perempuan itu.
Dalam kesempatan tersebut, Sarah juga menjelaskan soal dugaan dan polemik bagi-bagi proyek dari Menteri Edhy kepada perusahaan miliknya terkait ekspor benih lobster.
Saras menegaskan, bahwa PT Bima Sakti Mutiara bukan perusahaan baru di dunia bahari. Sebab perusahaan tersebut sudah berdiri sejak 34 tahun yang lalu dan berfokus pada mutiara.
"Ini perusahaan yang sudah berkecimpung di dunia bahari itu sudah selama 34 tahun. Memang fokusnya selama ini adalah untuk mutiara," ungkap Saras.
Saras menegaskan, visi dan misi perusahaan yang disampaikan kepada KKP saat mendaftar itu bukan fokus pada lobsternya saja.
Akan tetapi, ungkap Saras, juga kepada produk-produk baharinya.
Saras pun mengungkapkan kalau PT Bima Sakti Mutiara tengah dalam proses penggantian nama menjadi PT Bima Sakti Bahari karena memang ingin masuk ke dunia lobster.
Proses itu, beber Saras, sudah dilakukan sebelum keran ekspor benih lobster dibuka sehingga anggapan "bagi-bagi" jatah yang dilakukan Edhy kepada kader Gerindra pemilik perusahaan ekspor tidak tepat.
"Mohon maaf, kalau misalkan ini penunjukkan langsung kalau penunjukkan, yes, mau dituduh bahwa ini ada sedikit permainan dan kita tidak punya kapasitas, silahkan berarti ada KKN," tandasnya.
