JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi IV DPR minta pemerintah cabut aturan ekspor benih lobster. Komisi IV DPR minta pemerintah cabut aturan ekspor benih lobster Permintaan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat di DPR. "Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut perizinan kebijakan ekspor benih bening lobster ke luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin saat membaca kesimpulan rapat, Rabu (27/1).

Hasan menyebut bahwa ekspor benih lobster belum diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga menimbulkan adanya peluang penyimpangan.

Komisi IV meminta agar KKP fokus dalam mengembangkan budidaya lobster. Sehingga nantinya harga lobster dapat naik dan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan.

Selain itu, pengawasan terhadap ekspor benih lobster ilegal juga diminta dilakukan. Terutama di wilayah yang mempunyai potensi penyelundupan.

"Komisi IV meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan patroli secara optimal di daerah-daerah yang mempunyai potensi penyelundupan lalu lintas benih lobster secara ilegal," terang Hasan.

Selain kebijakan ekspor benih lobster, kebijakan penggunaan cantrang juga menjadi perhatian Komisi IV. Komisi IV meminta agar KKP segera melakukan kajian terkait dengan pelarangan alat tangkap tersebut.

Sudah Disetop

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kebijakan ekspor benur atau benih lobster sudah dihentikan sementara. Ia akan mendorong pengembangan budidaya lobster di dalam negeri dengan menghentikan sementara ekspor benih lobster.

"Saya sedang merumuskan bersama tim di KKP modelingnya seperti apa. Apakah setiap pelaku budidaya diwajibkan memiliki nelayan binaan atau seperti apa. Ini semua sedang kami kaji," ujar Menteri Trenggono dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (27/1/21).

"Jadi sementara ini dihentikan dulu sampai kemudian saya mendapat satu solusi yang terbaik untuk dibicarakan bersama Komisi IV. Sementara dihentikan dulu," urainya.