JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Koperasi Pangan sebagai kontributor terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia perlu diperkuat untuk membantu perbaikan ekonomi di masa depan.
Oleh sebab itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) perlu bersinergi untuk mengarusutamakan peran Koperasi dalam mewujudkan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat sesuai amanat Pancasila.
Hal ini disuarakan dalam Webinar yang diselenggarakan BPIP bertajuk “Pancasila Dalam Tindakan Gotong Royong Mewujudkan Ekonomi Pancasila” dengan menghadirkan narasumber Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Prof. Yudian Wahyudi (Kepala BPIP), Arif Budimanta Sebayang (Staf Khusus Presiden), Prof. Fx. Adji Samekto (Deputi Pengkajian dan Materi BPIP), Hempri Suyatna (Peneliti UGM) dan Elfrida Siregar (Direktur Kerjasama BPIP).
“Pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap ancaman krisis pangan. Termasuk akibat pandemi COVID-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020),” kata Menkop UKM, Teten Masduki dalam diskusi virtual yang digelar BPIP, Kamis (30/7) kemarin.
Teten Masduki
Teten menjelaskan, koperasi adalah kelembagaan rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila. Koperasi Pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11 persen atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit).
Ada pula Gerakan Belanja di Warung Tetangga yang merupakan kolaborasi Kemenkop UKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN yang menghubungkan warung tradisional untuk masuk ke dalam platform daring serta menyediakan stok bahan baku yang mudah dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan ritel modern.
“Kami juga mengembangkan laman khusus UMKM pada e-katalog LKPP yang melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 triliun,” papar Teten.
Teten menegaskan pihaknya terus melakukan pendampingan, pengawasan, penyuluhan, dan peningkatan SDM koperasi melalui 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 kabupaten atau kota.
Yudian Wahyudi
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut kebijaksanaan koperasi sesuai dengan Pancasila. Sebab, dalam koperasi terkandung nilai-nilai kebersamaan, kegotongroyongan, saling membantu, ikhlas setelah memberi, dan rela berkorban
“Mewujudkan ekonomi Pancasila salah satunya melalui koperasi dan UMKM. Karena ada semangat gotong-royong, saling membantu, memberikan yang terbaik setelah itu adalah keikhlasan. Sebagai keberlanjutan kebijaksanaan demi perekonomian nasional,” jelas Yudi.
Pendiri Pondok Pesantren Nawesea Yogya ini meyakinkan, pemerintah pada umumnya sudah melakukan beragam program sebagai bentuk keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila.
Bersama Kemenkop UKM, BPIP akan bergotong-royong juga untuk membantu penyelesaian masalah ekonomi dari dampak Covid-19. “Kami juga dukung dan sambut program untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, kita sesuaikan sebagai bentuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Yudi.
Senada dengan itu, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta Sebayang menyebut pembangunan Koperasi Pangan menjadi langkah efektif karena mayoritas masyarakat di Indonesia bergerak di sektor pertanian baik menjadi petani, nelayan, hingga pemanfaatan kehutanan.
“Pertanian memang menjadi jati diri masyarakat Indonesia, sehingga mengembangkan Koperasi Pangan merupakan langkah yang efektif,” kata Arif.
Peneliti dari Universitas Gajah Mada Hempri Suyatna menambahkan, koperasi berbasis pertanian, nelayan, kehutanan, koperasi jati diri masyarakat Indonesia. “Bicara konteks Pancasila ekonomi adanya moral, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ekonomi kita bersumber moral, kebaikan dan etika moral bisnis,” jelas Hempri.
Nasionalisme ekonomi, kata Hempri, merupakan langkah konkret yang tercermin dalam Pancasila. Sila satu dan dua, dasarnya Ketuhanan dan Kemanusiaan.
"Ketiga dan keempat, dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi demi tujuan keadilan sosial secara konseptual ekonomi penting didorong yang tertuang dalam sila kelima,” imbuhnya.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Prof. FX Adji Samekto mengingatkan urgensi kebutuhan pangan sebagai bagian langkah strategis menghadapi pandemi. Menurutnya, kedaulatan pangan harus didasarkan pada pilar-pilar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
"Kedaulatan pangan adalah hak penuh dan ekslusif suatu negara atas kebijakan pangan tanpa dikendalikan kepentingan pasar," tegas Adji.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini menuturkan, kedaulatan pangan memerlukan komitmen semua pihak. Terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tercukupinya kebutuhan pangan dalam negeri, peningkatan kemandirian petani dan perlindungan kekayaan hayati Indonesia.
Adji menyadari betul, memperjuangkan kedaulatan pangan bukanlah pekerjaan mudah.
“Tantangan-tantangan yang bersumber dari adanya dominasi pasar bebas, semakin berkurangnya lahan pertanian karena peningkatan jumlah penduduk dan kepentingan pemukiman, serta sulitnya pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia,” jelasnya.
