JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewacanakan pemberian beasiswa bagi anak nelayan agar dapat menempuh pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan menyekolahkan anak-anak nelayan merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Ke depan wajib sekolah-sekolah kita untuk menerima anak-anak nelayan. Siapa lagi yang akan mengurusi mereka kalau bukan kita," kata Edhy dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2020.
Edhy Prabowo
Saat ini, KKP memiliki beberapa unit pendidikan di tingkat perguruan tinggi, antara lain; Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang memiliki program studi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Permesinan Perikanan (MP), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH), Teknologi Akuakultur (TAK), Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan (TPS), dan Penyuluhan Perikanan (PP).
Berikutnya ada Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan program studi Teknik Penangkapan Ikan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan dan Teknik Kelautan. Ada juga Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan dengan program studi Konservasi kelautan dan Ekowisata Bahari.
Selain tingkat pendidikan tinggi, KKP juga memiliki Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang tersebar di Provinsi Aceh (Ladong), Sumatera Barat (Pariaman), Lampung (Kota Agung), Jawa Tengah (Tegal), Kalimantan Barat (Pontianak), Sulawesi Selatan (Bone), Maluku (Waeheru), Nusa Tenggara Timur (Kupang), dan Papua Barat (Sorong).
Anak nelayan menggotong hasil tangkapan ikan
Proses pendidikan di SUPM memiliki empat program keahlian, yaitu Teknika Kapal Penangkap Ikan, Teknika Mesin Kapal Perikanan, Teknika Pengolahan Hasil Perikanan, dan Teknologi Budi Daya Perikanan Laut/Teknologi Budi Daya Perikanan Air Payau. Umumnya, penyelenggaraan sekolah tersebut dilaksanakan selama tiga tahun.
"Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan punya peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan," ujar Edhy.
Dengan upaya peningkatan kualitas SDM ini, kata Edhy, seluruh lulusan sekolah perikanan dapat bekerja atau menjadi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah.
Sebelumnya, KKP menyatakan bakal memperkuat data mikro karena dengan memanfaatkan hal tersebut secara nyata ke depannya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sektor kelautan dan perikanan.
"Data mikro dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat kelautan dan perikanan, karena data mikro dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga kelautan dan perikanan," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja.
Menurutnya, melalui data mikro inilah akan terlihat perubahan profil sosial ekonomi rumah tangga di sentra perikanan dengan tipologi yang berbeda dapat diketahui.
Ia menyebutkan bahwa data memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,nAdan evaluasi penyelenggaraan dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan ini maka data yang tersebar di berbagai unit kerja eselon I lingkup KKP diintegrasikan dalam satu standar data yang dilengkapi dengan satu metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu portal data.
