JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan maupun predikat BB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2019.
Atas capaian tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan supaya BPS dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas dalam pemutakhiran data statistik dasar.
“BPS berperan penting dalam penyediaan dan pemutakhiran data statistik yang kredibel dan berkualitas untuk dijadikan sebagai basis dalam pengambilan kebijakan pembangunan," kata Puteri di Gedung DPR RI, Selasa (01/09/2020).
Sepanjang tahun 2019, Puteri melihat kalau BPS telah melakukan berbagai kegiatan prioritas dalam pengembangan statistik.
Mulai dari statistik kependudukan,
kewilayahan, pariwisata, perdagangan elektronik, pertanian, dan perikanan. Terlebih saat ini, BPS juga tengah menggelar Sensus Penduduk 2020.
"Data statistik yang terkumpul ini tentu sangat dibutuhkan sebagai acuan perencanaan, perumusan, serta evaluasi kebijakan beberapa tahun ke depan,” ungkapnya.
Puteri menyoroti program pengembangan statistik kewilayahan, yakni pendataan
pemutakhiran perkembangan data desa atau PODES Mini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun
2019, pengelolaan dana desa dinilai belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan belum dilaksanakan secara maksimal.
Salah satu penyebabnya yaitu pengalokasian dana desa yang belum berdasarkan sumber data Kementerian/Lembaga (K/L) yang berwenang.
“Misalnya, pada laporan ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara penghitungan data luas wilayah desa pada kertas kerja penghitungan alokasi Dana Desa tahun 2019 dengan data luas wilayah pada Podes BPS tahun 2014," ujar Puteri.
Selain itu, Politisi Golkar tersebut juga menuturkan hal serupa juga terjadi dalam penggunaan data Indikator Kesulitan Geografis (IKG) dalam penghitungan alokasi
dana desa.
"Apabila data ini sudah diperbaharui, maka saya minta agar dapat dikomunikasikan serta diintegrasikan dengan seluruh K/L terkait agar pengalokasian dana desa ini menjadi tepat sasaran serta tepat guna,” tuturnya.
Menutup keteranganya, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mempertanyakan anggaran terkait kegiatan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Pasalnya, awal bulan lalu, BPS telah menerbitkan angka IDI tahun 2019 yang mengalami peningkatan menjadi 74,92
dibandingkan tahun 2018 sebesar 72,39. Namun, dalam kesempatan tersebut BPS belum menyebutkan realisasi alokasi anggaran kegiatan yang dimaksud.
“Apakah kegiatan tersebut masih berlanjut untuk tahun 2020 dan tahun 2021? Mengingat masih terdapat beberapa capaian indikator dalam indeks yang masih rendah dan perlu diperbaiki pemerintah. Terlebih, pada pertemuan awal tahun lalu, survei IDI masuk dalam program prioritas tahun 2020, dan kami juga meminta BPS untuk memperbaiki metodologi pendataan atas indeks ini,” pungkasnya.
