JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan penambahan anggaran 88,3% atau sekitar 466 Miliar Rupiah untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam pagu anggaran RAKAKL 2021.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa memgambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.
“Sejak awal, persoalan SDM Pariwisata kita itu kan sangat terbatas, kekurangan dalam hal jumlah dan kualitasnya. Maka adanya peningkatan pagu tambahan 88%, yang menunjukkan keinginan untuk melakukan peningkatkan program, adalah bagus. Hanya saja perlu benar-benar tepat arah dan rencana program agar menghasilkan SDM Pariwisata yang berkualitas," tandas Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Selasa (08/09/2020).
Ledia kemudian memaparkan bagaimana di dapilnya, Kota Bandung, problem terkait SDM Pariwisata ini kerap mengemuka.
“Contoh saja Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung itu hampir setiap tahun mengadakan semacam job fair tetapi melaporkan bahwa setiap tahun pula lowongan-lowongan yang ada ternyata hanya terisi sekitar 60% nya saja. Jadi antara posisi yang tersedia dengan jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi ternyata ada kesenjangan cukup besar.”
Padahal, sambung Ledia, pada acara tersebut pihak penyelenggaran sudah membuka booth khusus bagi para penyandang disabilitas, dengan menyediakan sejumlah posisi yang akan diberikan kepada para penyandang disabilitas dengan kualifikasi sesuai disabilitasnya tapi tetap juga masih banyak menyisakan kekosongan posisi.
Aleg FPKS ini kemudian mengingatkan Kemenparekraf agar melakukan peningkatan kualitas SDM Pariwisata terutama yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Parekraf.
“Karena ini menyangkut soal vokasi, maka aspek praktek harus lebih kuat. Soal bahasa misalnya, seringkali dicurhatkan para pemandu wisata menjadi satu persoalan mendasar yang membuat mereka kalah bersaing dengan pemandu wisata asing. Sangat memprihatikan ketika turis asing datang berombongan dipimpin oleh pemandu wisata dari negara mereka sendiri tanpa melibatkan pemandu wisata lokal karena alasan kesulitan bahasa. Maka pelatihan bahasa harus ditingkatkan dalam tataran praktek bagi para SDM calon pegiat pariwisata. Ini tentu membutuhkan rencana program vokasi yang sangat jelas, terukur dan fokus mengarah pada peningkatan kualitas kepariwisataan.”
Selain itu, Sekretaris Fraksi PKS ini juga meminta agar Kemenparekraf juga membuka kesempatan peningkatan SDM Pariwisata lewat dukungan bagi anak bangsa yang akan kuliah di kampus di bawah UPT Kementerian Pendidikan.
“Calon SDM Pariwisata juga banyak berada di Perguruan Tinggi Vokasi dengan peminatan pariwisata di bawah Kemendikbud. Maka dalam hal ini yang kita perlukan adalah langkah untuk mendorong anak-anak Indonesia bisa mendapat beasiswa lebih banyak untuk bisa masuk kesana, apalagi kesempatannya juga lebih besar. Ini artinya kelak kita akan mendulang lebih banyak pula SDM yang memiliki kualitas kepariwisataan lebih baik. Pada akhirnya semua ini akan sangat mendukung peningkatan dunia pariwisata kita,” pungkasnya.
