JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari agenda global dalam pembangunan berkelanjutan. Terkhusus di Indonesia yang dihiasi beraneka ragam destinasi wisata, mengembangkan potensi yang tersedia menjadi tugas penting pemerintah dengan didukung setiap elemen masyarakat. Salah satu sektor pariwisata yang punya potensi besar dalam hal ini adalah desa wisata.

Wakil Ketua Komisi Pariwisata (Komisi X) DPR, Abdul Fikri Faqih, dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparerkraf), kemarin (23/9), mengatakan pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan potensi desa wisata. Akibatnya, sektor ini tak cukup berkembang sebagai alternatif pariwisata.

Padahal, kata Fikri, Indonesia yang sebagian besar kawasannya adalah desa, seharusnya mampu mengarusutamakan sektor ini menjadi lahan yang berpotensi, termasuk menyulapnya menjadi basis pariwisata.

"90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global,” kata Fikri.

Tren desa sebagai tempat wisata sejatinya sudah cukup lama dikenal masyarakat. Modifikasi lingkungan lokal menjadi tempat wisata tahun lalu sempat mendapat sorotan dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI).

Ketua ICPI, Azril Azahari, mengatakan selama ini pemerintah hanya berfokus pada destinasi wisata yang memiliki keindahan alam saja. Padahal, setiap desa punya keunikan dan autentikasi yang tak didapat di desa lain.

Namun, lanjut Azril, untuk mengembangkannya menjadi tempat wisata membutuhkan dukungan dari tokoh lokal yang mengetahui seluk-beluk sebuah desa. "Dalam pengembangan desa wisata perlu menggandeng para ahli sektor pariwisata dan masyarakat setempat untuk dapat membangun desa wisata," kata Azril.

Luputnya perhatian pemerintah terhadap potensi wisata di sektor desa tergambar dari jumlah desa wisata yang selama ini hanya terhitung jari. Menurut Fikri, mancanegara, hanya tahu empat desa yang dikenal sebagai desa wisata di Indonesia, itupun hanya terletak di dua daerah. "Dua di Bali, dan dua di Yogyakarta,” kata Fikri.

Abdul Fikri Faqih

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini lantas membeberkan empat desa tersebut, yakni: Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).

Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya. “Jadi jangan anggap remeh lingkungan, kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya,” tambah dia.

Fikri menambahkan dampak dari kurangnya pengembangan desa wisata adalah merosotnya jumlah pelancong di Indonesia. Sebab, mereka tak mengenal banyak desa wisata yang memang umumnya tak begitu mendapat perhatian dari pemerintah.

"Pertumbuhan rural tourism itu malah tumbuh 6 persen menurut UNWTO, kita jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengambil peluang ini, membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi,” ujar Fikri.

Untuk itu, Fikri mendesak pemerintah segera memfokuskan kebijakan pada pembangunan pariwisata, termasuk memperhatikan isu bawaannya seperti lingkungan, ekonomi dan kualitas sumberdaya masyarakat desa.

Pengembangan itu diperlukan karena dalam sektor ini, masyarakat atau komunitas lokal merupakan paradigma yang sangat penting dalam kerangka pengembangan dan atau pengelolaan sumberdaya budaya dan pariwisata.

Fikri pun meminta Menparekraf Wishnutama Kusubandio agar dalam pembangunan desa mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas (Quality Destination). “Termasuk didalamnya adalah respect for the environment and human heritage (lingkungan dan warisan budaya),” imbuhnya.

Seiring dengan hal itu, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini menekankan pentingnya pengelolaan manajemen destinasi di desa wisata dalam rangka menuju kualitas yang diharapkan.

“Karenanya, perlu adanya koneksi dan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah, dalam hal ini antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan,” pungkasnya.