JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan kalau rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu dinilai janggal.

Menurutnya, UU Ciptaker yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah tersebut diprotes keras oleh kalangan buruh dan elemen masyarakat itu karena memang cacat prosedur.

"Sudah tiga periode saya jadi anggota DPR RI. Baru kali ini saya punya pengalaman yang tidak terduga. Pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur," kata Didi dalam keterangan tertulis yang diterima Teropong Senayan, Kamis (08/10/2020).

Politisi Partai Demokrat tersebut menuturkan kalau naskah RUU Ciptaker tersebut tidak dibagikan kepada Anggota saat rapat paripurna kemarin.

"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut,” tuturnya.

Didi pun bertanya-tanya, RUU apa yang sesungguhnya diketok palu oleh pimpinan sidang kala itu karena seharusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat dan dibaca oleh anggota dewan.

Didi menyebut rapat paripurna adalah forum tertinggi DPR yang artinya, wajib bagi semua yang hadir diberikan naskah RUU yang akan disahkan.

Padahal kewajiban itu turut dilakukan DPR saat rapat tingkat komisi dan badan saja tapi justru saat pengesahan RUU yang berdampak luas pada kehidupan kaum buruh, UMKM, lingkungan hidup tidak tampak sama sekali drafnya.

“Jangankan yang hadir secara fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan,” desaknya.

Anggota DPR RI dapil Jawa Barat X yang meliputi Kab. Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Kota Banjar tersebut menyayangkan kalau naskah RUU tersebut tidak diberikan kepada Anggota.

“Sungguh ironis RUU Ciptaker yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami,” tutupnya.