Oleh Givary Apriman pada hari Kamis, 05 Nov 2020 - 10:54:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Dewan Pakar PAN Beberkan Alasan Ekonomi Indonesia Terjajah

tscom_news_photo_1604548468.jpg
Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara tidak langsung telah dijajah.

Ekonomi Indonesia dijajah dalam bentuk kolonialisme ekonomi dan finansial melalui soft power dengan ambil bagian di dalam organisasi International Monetary Fund (IMF).

Selain itu, selama beberapa dekade, Bank Dunia bahkan yang lebih rendah lagi adalah Bank Pembangunan Asia (ADB) bisa "mendikte" kebijakan ekonomi Indonesia.

“Pada tahun 2005 saya sebagai anggota Komisi XI DPR membuka dokumen di mana Indonesia diwajibkan menjual belasan BUMN hanya agar salah satu termin pinjaman dari ADB dicairkan,” kata Dradjad melalui keteranganya, Kamis (05/11/2020).

Pakar Ekonomi tersebut juga membeberkan, saat ini Indonesia telah dijajah oleh para diktator ekonomi dari negara lain lantaran doyan mencari utang.

“Sekarang pun Indonesia masih menjadi jajahan ekonomi negara investor dan atau kreditor tertentu. Kebijakan fiskal kita yang terlalu doyan utang merupakan salah satu penyebabnya. Akibatnya Indonesia kurang berdikari di bidang fiskal, maupun ekonomi secara lebih luas,” bebernya.

“Lemahnya Indonesia dalam menghadapi investor nikel dan tenaga kerja asing adalah salah satu contohnya,” sambungnya.

Dradjad memberi contoh lain mengenai terjajahnya ekonomi Indonesia oleh negara lain yakni dengan adanya pelepasan surat utang Indonesia dengan kupon yang hampir 1,4 persen lebih mahal dari Filipina meski emisi obligasinya berdekatan waktunya.

“Kalau Indonesia berdikari, mana bisa investor pasar obligasi mendiktekan kupon yang kemahalan?” ujarnya.

Drajad menyebut jika Indonesia ingin lepas dari berbagai bentuk penjajahan ekonomi, Indonesia harus mengubah haluan politik ekonominya.

“Semua negara memang saling tergantung satu sama lain. Itu keniscayaan global. Tapi banyak negara yang bisa berdikari kebijakan ekonominya tanpa didikte negara, investor atau kreditor tertentu. Mau tidak pemerintah melakukannya?” tandasnya.

tag: #pan  #ekonomi-indonesia  #ekonomi  #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Produksi Minyak Nasional Terus Turun, Komisi VII DPR Minta Evaluasi menyeluruh SKK Migas

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 20 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto kinerjanya tidak ...
Berita

Ini Alasan Pembubaran PT NDK Menutup Kepentingan Pihak Lain

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Nusantara Dua Kawan atau yang disingkat NDK resmi bubar. Pembubaran perusahaan ini sebelumnya sempat ramai di demo oleh sekelompok orang dengan tuduhan dugaan NDK ...