JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hari ini Kongres III Pergerakan Indonesia (PI) digelar. Organisasi politik yang berdiri sejak 18 September 2003 ini, akan melaksanakan kongres mulai tanggal 5-7 Juni 2015 di Balai Pelatihan Tenaga Kerja (Gedung Indonesia – Korea), Jakarta Timur. Mereka juga siap mengusung tema kongres tahun ini adalah “Bergerak Menuju Indonesia Berdikari”.
Tujuan mengusung tema itu adalah untuk mendorong hasil kongres PI akan linier dengan situasi nasional saat ini, di mana semangat kebangsaan masyarakat Indonesia sedang menguat dan bergerak ke arah kemandirian dan optimalisasi potensi bangsa.
Sekrertaris Jenderal PI Sukma Widyanti, mengatakan gelaran kongres seharusnya dilakukan pada akhir 2013 atau awal 2014. "Kami memang terlambat menggelar kongres karena pada 2012 hingga 2014, PI sibuk mengawal perjalanan demokrasi seperti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pemilu 2014 lalu," katanya dalam rilis yang dikirim ke redaksi TeropongSenayan, Jumat (5/6/2015) di Jakarta.
Menurutnya, keterlambatan kongres bisa dimaklumi karena para kader PI terlibat dalam setiap perhelatan politik yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. "Kami sibuk mengawal agenda-agenda perjuangan kesejahteraan rakyat pada Pilgub DKI Jakarta dan Pemilu 2014 kemarin,” jelas Sukma.
Seperti diketahui, Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, PI mengusung salah seorang pendiri dan inisiatornya, Faisal Basri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan. Sementara, pada pemilu 2014 lalu, sebagian besar kader PI memang menjadi bagian jaringan relawan pendukung pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang berhasil menjadi pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 - 2019.
Beberapa aktivis tercatat pernah berkecimpung di PI diantaranya adalah Faisal Basri, Arie Sujito, Budiman Sujatmiko, Faisol Riza, Jacobus Eko Kurniawan, Ade Indira Damayanti, Maruli Gultom, Benny G. Setiono, Arif Aryman, Hanif Dhakiri, Indra Jaya Pilliang dan lainnya, PI memang selalu berkomitmen untuk tetap memperjuangkan agenda keadilan ekonomi dan sosial dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam pemerintahan Jokowi-JK ini. "Kekuatan masyarakat sipil harus tetap dibangun agar kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat," tegas Sukma. (ai)
