JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi II DPR Johan Budi meminta Bawaslu untuk memperketat pengawas politik khususnya petahana untuk tidak menggunakan APBD serta netralitas ASN jelang pencoblosan yang berlangsung 9 Desember.

Politikus PDIP itu juga meminta, agar penyelenggara pemilu dapat fokus dalam menjaga ketat pengawasan terkait protokol kesehatan corona.

"Karena kesehatan menjadi masalah yang utama, yang kedua money politik dan yang ketiga itu partisipasi publik dan itu penting untuk keterwakilan," kata Johan Budi saat dihubungi wartawan, Sabtu, (5/12/2020).

Johan mengatakan, dalam konteks politik isu SARA itu belum mengemuka. Mengacu tinjauan komisi II DPR, permasalahan lebih banyak terkait protokol covid dan money politik, kalau isu SARA itu belum muncul.

"Sejauh ini belum ada info kejadian isu SARA sampai hari ini, jadi saya fokus pada pilkada 9 Desember," ujar dia.

Sedangkan untuk masalah partisipasi, lanjut Politikus PDIP, penyelenggara pemilu dan para paslon perlu juga melakukan sosialisasi secara maksimal.

"Dikarenakan PKPUnya itu ada revisi kemarin dan kalau ada revisi itu kan harus segera di sosialisasikan," tandasnya.

"Terutama kepada petugas KPU yang di bawah termasuk Panwas di daerah, sehingga tidak memaknai peraturannya multitafsir yang dapat menimbulkan kekacauan," tegas dia.

Dia menambahkan, DPR juga menekankan kepada pihak kepolisian bahwa salah satu yang harus dilihat adalah kesiapan protokol kesehatan covid-19.

"Apakah itu penyelenggara atau calonnya atau pendukungnya termasuk juga dalam pencoblosan tanggal 9 itu masyarakatnya harus benar-benar diawasi," tutupnya.