JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sedang ramai dibicarakan masyarakat, sebuah rekaman suara dari anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta kenaikan dana bantuan politik (Banpol). Dalam rekaman yang beredar, William mengusulkan dana Banpol naik jadi Rp 7.000 hingga Rp 20.000.
Selama ini dana Banpol dari DPRD DKI berjumlah Rp 5.000 per suara. Dana Banpol sendiri merupakan bantuan dari APBD untuk partai yang menduduki kursi DPRD. Besaran yang diterima mengikuti jumlah suara pemilih saat Pilkada.
"Untuk Kesbangpol, mungkin karena memang sudah disampaikan ke saya, mungkin saya harus sampaikan di sini. Apakah mungkin jika dana Banpol itu dinaikan, Pak?," ujar William, dikutip rekaman yang beredar, Sabtu (26/12).
"Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikkan lagi. Kita maunya sih, kalau kita mengusulkan 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban (Rp 10.000)," lanjutnya.
William meminta agar dana Banpol itu diberikan sebanyak mungkin kepada partai. Alasannya demi memenuhi operasional partai.
"Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja Pak. Bisa tidak kita naikkan lagi di tahun 2021," jelasnya.
Kepala Badan Kesbangpol, Taufan Bakri menilai permintaan yang disampaikan William hal yang wajar.
"Usulan untuk kenaikan dana partai. Wajarlah kalau usulan kenaikan dana partai," ujar Taufan, Sabtu (26/12).
Namun untuk menaikkan dana Banpol perlu melihat kondisi APBD DKI. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia, dalam evaluasinya tak menaikkan dana Banpol di APBD 2021. "Jika keuangan daerah memungkinkan, anggaran partai bisa dinaikkan, maka ada pengusulan dari beberapa teman partai mau dinaikan boleh. Karena keuangan engga, kita bersurat ke Kemendagri belum bisa. Belum pantas dinaikkan," kata dia.
Klasifikasi PSI
Atas beredarnya rekaman itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta telah memberikan klarifikasi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menyatakan rekaman suaranya yang viral di media sosial, sudah dipotong.
“Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial, diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” kata William di Jakarta, Sabtu (26/12/2020).
William menilai potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh.
William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran. Ia menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detil anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.
"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” jelasnya.
William menjelaskan konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.
“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” kata William.
