JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Memasuki bulan kedelapan era pemerintahannya, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja menghadapi 'perjudian' yang cukup berbahaya. Hal itu ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang benar-benar menjadi ujian bagi daya tahan rakyat.

"Karena kenaikan itu disebabkan politik ekonomi Jokowi menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM)," kata Bambang Soesatyo, sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR.

"Selain itu, kata dia, perjudian lain yang dihadapi Jokowi terkait dengan kompetensi dan kapabilitas pemerintahannya. Penghapusan subsidi BBM menyebabkan anjloknya daya beli rakyat.

"Konsekuensinya, konsumsi dalam negeri merosot. Kinerja sektor swasta pun melemah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai terjadi dimana-mana," kata Bamsoet kepadaTeropongSenayan via bbm, Senin (08/06/2015).

Selama ini, ujar dia, kinerja pemerintah pun terbilang buruk. Hingga pekan pertama Juni 2015, penyerapan anggaran diperkirakan baru 18%.

Kalau penyerapan anggaran hingga akhir tahun jauh dari persentase ideal, Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja akan dinilai tidak kompeten dan tidak kapabel, ditambah dengan faktor melemahnya rupiah terhadap dolar AS. "Buruknya kinerja swasta dan pemerintah itu dilihat sebagai benih krisis ekonomi," tukas anggota Komisi III ini.

Saat ini, kata mantan pemred Suara Karya ini, benih krisis itu mulai dirasakan langsung oleh hampir semua elemen rakyat, ibu rumah tangga, pengusaha kecil maupun para manajer serta para bos besar dari perusahaan-perusahaan terkemuka.

"Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa setiap perubahan besar memang menyakitkan, bahkan seperti menelan pil pahit," tutur dia. (b)