JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah sempat membantah akan melakukan kudeta, akhirnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko akhirnya bersedia dikukuhkan sebagai Ketua Umum Demokrat. Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB ini digelar oleh kubu yang berseberangan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (5/3/2021).

Menanggapi kejadian itu, Ariady Achmad, mantan anggota DPR, menyatakan apa yang dilakukan Moeldoko akan merusak jalannya demokrasi yang diperjuangkan sejak reformasi 1998 hingga saat ini. "KLB Demokrat yang telah memilih Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat mencederai nalar Demokrasi," katanya.

Ariady Achmad menyatakan bangsa Indonesia sudah berkomitmen untuk menjalankan demokrasi dengan benar sejak reformasi 1998. "Itu harus diperjuangkan dan ditegakkan oleh siapapun termasuk Moeldoko," ujarnya kembali.

Ariady Achmad berharap Presiden Joko Widodo menegur Moeldoko agar bertindak sesuai tugasnya sebagai kepala kantor staf presiden. Jika tindakan Moeldoko tidak ditegur dikhawatirkan akan menjadi preseden, dimana kekuasaan ikut mencampuri urusan dalam negeri partai.

Peristiwa KLB Demokrat mengingatkan pada peristiwa 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli. Saat itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa lewat pertumpahan darah.

Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia. Sebelum sampai ke kerusuhan, hampir satu dekade lamanya PDI mengalami konflik internal. Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto saat itu.