JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Perjumpaannya dengan Pak Entjun di lereng bukit Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, melambungkan memori lama Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo ke era tahun 80-an. Tahun-tahun penuh gemblengan fisik bersama prajurit Kopassus lain yang bermarkas di Batujajar.
“Saya dulu sering latihan di sini. Tanya pak Entjun tuh, dia pelatih saya,” kata Doni, Jumat 12 Maret 2021 saat meninjau daerah rawan longsor di Batujajar. Pak Entjun tersenyum lebar sambil mengangguk-anggukkan kepala di luar tenda.
Doni lantas memompa kembali kenangan sekitar tahun 1985 dan 1986 di markas Kopassus Batujajar, Bandung Barat. Nyaris setiap minggu, menghabiskan waktu berlatih di bumi Giriasih. Sebelum berpindah latihan fisik di Giriasih, Doni mengenyam gemblengan fisik di Gunung Bohong Cimahi. Setelah itu beralih ke Gunung Padakasih yang terletak di perbatasan antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
Tapi ini bukan tentang latihan kesamaptaan prajurit Kopassus. Ini tentang perubahan lereng bukit, dari yang dulu rimbun-hijau penuh pepohonan, kini menjadi lereng kritis, gundul, dan tentu rawan longsor. Terkesiap hadi Doni demi melihat pemandangan itu.
Perlu diketahui, beberapa waktu terakhir, Doni memang sesekali menyambangi markas Pusdiklatpassus, mengunjungi putra kedua, Reizalka Dwika Monardo (kelahiran 1997) yang tengah menempuh pendidikan di sana. Sepulang dari Batujajar, rute yang lazim adalah Jalan Batujajar Cimareme, lalu masuk tol Purbaleunyi. Hari itu, jalur Cimareme macet parah, akhirnya ia menempuh jalur alternatif melintas jalur Giriasih, Batujajar.
Tentu saja, ketika melintas Giriasih, Doni melempar pandang ke bukit tempat ia berlatih dulu. Seketika dahinya berkernyit, “Apakah ini bukit yang sama? Kenapa sekarang gundul?”
Tak percaya dengan apa yang dilihat, Doni segera memerintahkan sopir untuk berhenti dan memutar balik. Doni mengambil foto bukit gundul Giriasih. Foto itu segera ia kirim ke stafnya di BNPB maupun kepada Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdhan.
“Luar biasa responsnya. Sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini untuk melakukan mitigasi dan pencegahan. Bukan hanya itu, tapi bisa melibatkan masyarakat yang tinggal di bawah lereng untuk ikut latihan simulasi menghadapi bahaya tanah longsor. Luar biasa sekali. Saya melihat masyarakat antusias mengikuti simulasi. Tadi malah ada ibu-ibu yang menggendong bayi hampir jatuh waktu latihan avakuasi. Sekali lagi, sungguh luar biasa, dan patut diapresiasi,” kata Doni disambut tepuk tangan meriah hadirin.
Doni menambahkan, kegiatan hari ini adalah dalam rangka perlindungan masyarakat, serta melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kita baru selesai Rakornas Penanggulangan Bencana. Semua yang hadir tentu masih ingat, Bapak Presiden menekankan bahwa langkah terbaik penanggulangan bencana adalah pencegahan dan mitigasi,” ujar Doni.
Masih mengutip instruksi presiden, Doni Monardo menekankan pula ihwal pentingnya perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap risiko bencana. “Jangan hanya di atas kertas, tapi harus dibuktikan di lapangan. “Ini yang mendasari saya ke sini,” tandasnya.
Seperti di daerah lain, maka bumi Parahyangan juga memiliki banyak daerah potensi bencana, termasuk potensi bencana banjir dan longsor. Tanggal 7 dan 8 Januari 2021 misalnya, BMKG melansir pesan cuaca ekstrem. “Saya langsung minta Pak Lilik (Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Pencegahan, BNPB-red) untuk menghubungi daerah-daerah, supaya membuat antisipasi,” kata Doni.
Pada saat bersamaan, Doni menyesalkan jika masih ada media baik mainstream atau medsos, yang terkadang justru seperti menganulir peringatan itu, sebagai tidak benar. Meski, Telkomsel sudah melakukan sms-blasting, diikuti provider lain untuk memperingatkan masyarakat luas.
Yang terjadi kemudian, tanggal 9 Januari 2021, terjadi longsor di Sumedang. Sebanyak 40 orang, 3 orang luka berat, dan 22 orang luka ringan, serta 1.126 jiwa terdampak akibat bencana longsor tersebut. Longsor Sumedang juga menghandurkan 26 unit rumah, di Desa Cihanjuang.
“Nah, kondisi Sumedang, kurang lebih sama dengan kondisi di Giriasih ini. Nanti saya minta Doktor Abdul Muhari memberi paparan singkat kepada kita, untuk membandingkan kondisi Sumedang dan di sini,” ujar Doni.
Karenanya, ingat kata-kata Presiden, “Jangan sampai bencana terjadi kita baru pontang-panting. Silakan cek di YouTube, pengarahan Presiden saat Rakornas lalu. Jangan kita pontang-panting setelah bencana terjadi. Karenanya, kita harus melakukan pencegahan dan mitigasi,” tandas Doni seraya menambahkan, “Kata pontang-panting menjadi kata kunci di sini.”
Mantan Danjen Kopassus itu juga berpesan kepada para ASN, bahwa pelayanan publik terbaik adalah ketika pemerintah hadir dan mampu menyelamatkan manusia.
“Karenanya hari ini saya gembira, BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Bandung Barat, serta Basarnas Daerah, para relawan, media, masyarakat, dan para pihak hadir di sini untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana,” kata Doni disertai senyum lebar.
Sekilas Doni juga menyampaikan pengalamannya menjadi Pangdam III/Siliwangi (2017 – 2018). Salah satu program lingkungan yang ia gulirkan adalah Citarum Harum. “Alhamdulillah saat ini kondisi Citarum jauh lebih baik. Daerah-daerah rendah yang biasanya tergenang banjir tiga sampai empat minggu, saat ini bukannya tidak banjir, masih tetap banjir tapi dalam waktu dua-tiga hari sudah surut. Ini kemajuan besar,” ujar Doni, yang lagi-lagi disambut tepuk tangan hadirin.
Tak lupa Doni pun membagi kunci sukses, yakni melibatkan masyarakat secara aktif. Sebab, jika yang bergerak hanya ASN, TNI dan Polri, tidak akan maksimal tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Kuncinya adalah kolaborasi Pentahelix, yakni kerja bersama antara Pemerintah (pusat dan daerah), akademisi/pakar, komunitas masyarakat, pengusaha, dan kalangan media.
Tak terkecuali dalam hal mitigasi dan pencegahan bencana. Masyarakat harus dilibatkan. Protap penyelamatan wanita, balita, orang tua dan kelompok difabel harus menjadi prioritas. Manakala masyarakat siap, diharapkan ketika terjadi bencana, tidak sampai merenggut nyawa.
Doni yang berdarah Minang, sejatinya punya ikatan emosional yang sangat dalam dengan bumi Pasundan. Betapa tidak, ia lahir di Cimahi, Jawa Barat. Pernah Danrem di Bogor, lalu Pangdam Siliwangi. “Saya banyak menemukan filosofi alam di Jawa Barat, termasuk jargon kita jaga alam, alam jaga kita,” ujar Doni.
Khusus kepada masyarakat yang ada di Bumi Siliwangi, Doni berpesan agar melestarikan tradisi leluhur yang begitu menjaga dan menjunjung tinggi alam. Ia menyebut bagaimana orang Pasundan memberi nama sungai dengan awalan “ci” serta memberi nama kepada pohon raksasa dengan awalan “ki”.
Untuk sungai, jadilah kita mengenal Citartum, Ciliwung, Cisadane, dan banyak lainnya. Untuk penamaan pohon-pohon besar, ada Ki Baubab atau Ki Tambleg, Ki Manik, Ki Hujan (trembesi), dan lain-lain. “Itu bukti penghargaan masyarakat leluhur Pasundan terhadap sungai dan pohon. Mari kita lestarikan tradisi luhur itu, kita jaga alam supaya alam jaga kita,” tegas Doni.
Apa yang kita lihat di atas sana, adalah bukti kita telah mengabaikan tradisi leluhur dengan menebang pohon semaunya. Doni menyebut itu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
“Saya yakin karena saya tahu betul, bagaimana bukit Giriasih dulu itu sangat hijau dan penuh pepohonan. Sekarang, dari tempat ini kita bisa sama-sama melihat, Giriasih gundul, rasan longsor,” katanya.
Tanpa mitigasi dan pencegahan, Doni memastikan, lereng Giriasih akan longsor. “Di atas tadi saya melihat ada aliran air. Itu bukan mata air, tapi rekahan tanah. Air itulah yang membuat tanah gembur, dan manakala terjadi hujan lebat dalam intensitas lama, bisa mengakibatkan longsor. Nanti saya minta Doktor Abdul Muhari menjelaskan kepada kita semua,” pungkas Doni.
Tanda-tanda Alam
Sebelum kembali ke tempat duduk, Doni Monardo meminta kepada MC memberi tambahan waktu barang sebentar untuk presentasi Doktor Abdul Muhari, Direktur Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB.
“Sebelum memulai presentasi, saya ingin bertanya, apakah ada bapak kades atau pak lurah, pak RW dan pak RT hadir di tenda ini?” beberapa tangan serentak menjulur ke atas, tanda kehadiran.
Menurut Abdul Muhari, merekalah yang berada paling dekat dengan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Karenanya, mereka harus paham peta situasi daerahnya, bahaya longsor yang mengancam, serta memahami protokol evakuasi.
“Kiranya perlu dibangun area yang lebih luas, bisa berupa rumah ibadah atau sarana fasum untuk sewaktu-waktu menjadi tempat evakuasi warga,” ujar doktor ahli tsunami itu.
Dalam paparan Indeks Kerentanan Tanah Longsor di Batujajar, Bandung Barat, Abdul Muhari menyebut bukit Giriasih, Batujajar, Bandung Barat berada pada tingkat kerentanan sedang sampai tinggi. Cepat atau lambat, longsor akan terjadi, jika tidak segera diintervensi langkah mitigasi dan pencegahan.
“Ajak masyarakat untuk belajar dari dua tanda alam, untuk segera melakukan langkah penyelamatan. Yang pertama, hujan dengan curah sangat tinggi selama 30 menit berturut-turut. Yang kedua, hujan dengan curah tinggi selama 60 menit. Sekali lagi saya ulangi, tanda pertama adalah hujan sangat lebat selama tiga puluh menit. Kedua, hujan lebat selama satu jam. Jika salah satu terjadi, segera tinggalkan rumah menuju lokasi evakuasi,” kata Aam, panggilan akrabnya.
Melalui slide presentasi, Aam juga membandingkan lokasi longsor di Sumedang dan lokasi bukit Giriasih yang mirip. Sebagai gambaran, bidang luncuran longsor di Sumedang tercatat mencapai sekitar 150 meter. Artinya, jika seandainya Giriasih longsor, maka luncurannya kurang lebih sama. “Karena itu, kalau membangun tempat evakuasi, minimal harus berjarak 200 meter dari titik bukit,” kata Abdul Muhari pula.
Dua Persen APBD
Dalam acara tersebut, juga hadir Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb Ace Hasan Syadzily. Ia mengapresiasi kegiatan mitiasi dan pencegahan bencana longsor Giriasih, Batujajar, Bandung Barat. Ace yang juga Ketua Panja Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana juga mengapresiasi BNPB, Pemprof Jabar, Pemkab Bandung Barat dan para pihak yang melakukan langkah cepat melakukan mitigasi dan pencegahan bencana.
“Kami Komisi VIII dalam draft Undang Undang Penanggulangan Bencana itu menyebutkan budget mandatori. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 2% APBD untuk penanggulangan bencana. Itu bisa digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jika terjadi bencana daerah telah siap memiliki pangkalan anggaran tersebut,” katanya.
Ace memperkirakan revisi undang-undang ini bisa selesai pada bulan April 2021. Harapannya, langkah pencegahan dan mitigasi bencana di Tanah Air bisa lebih maksimal. Hal itu paralel dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Salus populi suprema lex. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. (Laporan Egy Massadiah dan Roso Daras)
