JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kalangan DPR terbelah dalam menyikapi rencana impor satu juta ton beras yang digagas Kementerian Perdagangan. Ada yang pro ada juga yang kontra.

Fraksi Golkar misalnya yang pro akan rencana impor beras, meminta agar persoalan pangan dalam hal ini beras tidak semestinya ditarik ke wilayah politik.

"Ini persoalan kebutuhan perut masyarakat. Tidak semestinya persoalan pangan dalam hal ini beras ditarik ke wilayah politik demi meraih simpati publik," sindir Mukhtarudin Anggota Komisi VI DPR RI kepada wartawan, Kamis (25/03/2021).

Lebih lanjut Mukhtarudin justru mempertanyakan sikap Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak sejalan dengan rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

"Tiap kali impor pasti Bulog selaku operator yang diberikan wewenang bukan pihak lain. Kalau impor disebut bermasalah, ya kembali lagi, jangan-jangan ada oknum di Bulog itu sendiri yang tidak menjalankan amanat dengan baik," tandas Politikus Golkar itu.

Menurutnya, bukan tanpa dasar dan perhitungan yang jelas ketika rencana impor dilontarkan Kemendag.

"Bicara hulu misalnya, serapan Bulog rendah kok selama ini, bicara hilirnya pun demikian dimana harga jual Bulog kurang bagus, stock beras saat ini 800 ribu ton dimana 500 ribu tonnya saat ini cadangan ditambah 300 ribu ton hasil import tahun 2018, tentunya mutu berasnya pun kurang baik. Sekali lagi soal impor beras itu baru sebatas rencana Kemendag yang melihat serapan Bulog yang rendah dan rencana itu kan sebagai antisipasi," tegasnya.

Mukhtarudin juga menilai, keberadaan Bulog selama ini kurang begitu maksimal soal urusan pangan ini.

"Sampai Februari ini baru 35.000 ton beras yang mampu diserap Bulog, padahal target serapan tahun 2021 ini kan sebesar 1,5 juta ton, bagaimana bisa mencapai itu kalau serapannya saja rendah. Bahkan, banyak gudang-gudang Bulog yang kosong. Sebaiknya Bulog dibubarkan saja kalau kinerjanya kurang bagus," tegasnya.

Mukhtarudin juga mengingatkan bahwa persoalan pangan tidak bisa dianggap sepele.

"Mestinya belajar pada peristiwa tahun 97-98 lalu, dimana persoalan pangan jadi persoalan serius kala itu. Soal impor beras dari dulu juga faktanya kita ini selalu impor," ungkapnya.