JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan kebijakan impor beras 1 juta ton untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disebut tak pernah dibicarakan dalam rapat koordinasi. "Di situ tidak menyinggung soal impor. Wacana itu memang tidak ada wacana impor," ujar Buwas, sapaan Budi Waseso, Kamis (25/3).

Buwas menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan data mengenai perkiraan produksi beras di Indonesia pada periode Januari hingga April 2021. Pada paparannya, BPS menyebut akan ada surplus beras sebesar 4,81 juta ton.

Hal serupa juga diutarakan oleh Kementerian Pertanian. Pada rapat tersebut disampaikan bahwa stok pangan khususnya beras berada dalam kondisi aman. "Dalam proses perjalanannya itu ada kebijakan impor," terang Buwas.

Buwas menyebut sebelumnya juga pernah mempertanyakan rencana impor beras 500.000 ton yang belum menjadi keputusan. Buwas menyebut Bulog memiliki stok yang cukup memenuhi kebutuhan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyayangkan rencana impor beras yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut abai terhadap situasi pertanian dalam negeri dan akan semakin menekan petani.

“Rencana impor beras mengabaikan situasi yang tengah dihadapi oleh petani di dalam negeri. Saat ini berbagai wilayah di Indonesia akan memasuki masa panen raya. Tidak hanya itu, petani tanaman pangan khususnya padi, tengah dihadapkan pada situasi merosotnya harga gabah,” ujar Henry seperti yang tertera di situs SPI yang dikutip Kontan, Rabu (24/3).

Menurut Henry, harga gabah yang merosot saat ini merugikan petani. Dia pun mencontohkan harga gabah di Tuban yang sebesar Rp 3.700 per kg, yang berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 4.200.

"Begitu juga di beberapa wilayah lainnya seperti Banyuasin, Aceh dan Nganjuk, harga di tingkat petani berada di bawah HPP. Pemerintah seharusnya berfokus mengatasi hal ini dahulu ketimbang buru-buru merencanakan impor,” ujar Henry.