JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDI Perjuangan, menyayangkan sikap Menteri Koordinator Perekonomian yang tidak juga mencabut perintah impor beras kepada Menteri Perdagangan.

"Padahal Presiden sudah mengatakan tidak ada impor beras sampai akhir Juni. Akhir Juni ada akhir penyerapan beras dari panen raya," kata Abe Tanditasik Sekjen Dewan Pimpinan Nasional
Relawan Perjuangan Demokrasi, Sabtu (03/04/2021).

Selain itu, kata Abe, data Kementerian Pertanian menunjukkan bawa stok beras ada di berbagai penggilingan ada 1,9 juta ton. Panen raya ini sedikitnya akan menghasilkan beras sekitar 12 juta ton.

"Kabulog sendiri menegaskan bahwa stok beras ada 800 ribu ton. Panen raya ini menargetkan penyerapan 1,4 juta ton. Maka cadangan beras nasional akan menjadi 2,2 juta ton. Jauh lebih dari cukup. Dan selama 3 tahun terakhir Bulog tidak mengimpor beras. Stok aman," papar Abe.

Meski demikian, Abe tetap menekankan agar harga beli dari petani juga harus diperhatikan. Dan jangan sampai tengkulak mengaku petani. Itu yang sangat mungkin terjadi.

Abe menegaskan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah diversifikasi pertanian. Bukan impor.

"Presiden sudah mencanangkan food estate. Pemerintah juga sedang mendorong desa wisata agro. Inilah yang seharusnya dipacu. Bukan impor beras yang rawan ijon seperti perintah Menko Perekonomian ke Menteri Perdagangan. Atau bukan tidak mungkin Menko Perekonomian punya kepentingan lain di luar visi Presiden dan tidak ambil pusing dengan nasib petani," tandasnya.

Sekali lagi, tegas Abe, Repdem menuntut Menko Perekonomian mencabut perintah impor beras dan Menteri Perdagangan juga harus seketika langsung membatalkan program impor beras tersebut.

"Jelas argumen kedua menteri ini manipulatif. Melakukan kebohongan publik. Jika terus berkeras, berarti kedua menteri ini punya kepentingan lain. Pilihannya cuma dua: Mundur atau Presiden harus memberhentikan kedua Menteri yang tidak sevisi dengan Presiden ini!" tegasnya.