JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah dikritik oleh para anggota DPR, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan Indonesia tidak akan impor beras, setidaknya sampai Juni 2021. Jokowi menekankan bahwa sudah hampir tiga tahun, Indonesia tidak mengimpor beras dari negara lain.
Meski ada nota kesepahaman (MoU) dengan dua negara Asia Tenggara lainnya terkait impor beras, dia menegaskan bahwa hal itu hanya untuk berjaga-jaga.
“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog, dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” ujar Jokowi.
Dia juga mengetahui bahwa saat ini para petani di Indonesia tengah memasuki masa panen, namun harga beras masih belum sesuai harapan.
“Saya tahu, kita memasuki masa panen, dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan,” ucap Jokowi.
Maka, dia meminta seluruh pihak untuk berhenti memperdebatkan permasalahan terkait rencana impor beras tersebut. “Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat, situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian,” kata Jokowi.
Dia pun kembali menegaskan bahwa sampai saat ini, belum ada beras dari negara luar yang masuk ke Indonesia
“Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” katanya.
Kritik DPR
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengambil langkah yang tak sesuai dengan visi berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari Presiden Joko Widodo. Langkah yang dimaksud yakni rencana Lutfi mengimpor beras dan garam.
"Pak Jokowi punya kebijakan Berdikari. Tapi kemudian dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," kata Hasto dalam webinar "Impor Beras dan Garam" yang digelar oleh Repdem, Kamis (25/3).
Hasto menegaskan bahwa Jokowi selalu mengampanyekan agar masyarakat mencintai produk-produk dalam negeri. Bukan malah mengimpor pangan yang sebenarnya bisa dipenuhi petani di dalam negeri.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa kebijakan impor beras di situasi masih pandemi adalah persoalan yang serius.
Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih difokuskan untuk penanggulangan pandemi COVID-19..
Sementara itu Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa kebijakan impor beras di situasi masih pandemi adalah persoalan yang serius.
Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih difokuskan untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
“Dengan APBN yang kian berat di masa pandemi, bagaimana menyediakan dana untuk impor? Jika bukan hal utama, untuk apa dilakukan,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (26/3).
Ia menangkap banyak keluhan publik tentang wacana kebijakan pemerintah tersebut. Mayoritas, mereka menolak kebijakan impor beras itu.
“Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan, terakhir dari beberapa kepala daerah,” ucapnya.
Data Berbeda
Keputusan impor atau tidak ditentukan oleh data beras dalam negeri. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan cadangan atau stok beras di Perum Bulog saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah. Sampai Maret ini, menurut Lutfi, stok beras di Perum Bulog tak mencapai 500.000 ton. Padahal, seharusnya di Perum Bulog itu tersedia stok antara 1-1,5 juta ton beras setiap tahunnya.
"Stok Bulog kurang dari 1 juta ton. Menurut Dirut Bulog ada beras impor 2018 yang sudah turun mutu. Menurut hitungan saya yang turun mutu dari 2018 itu kira-kira 270.000 ton jumlahnya. Jadi yang sudah dikatakan turun mutu itu 160.000 ton, jadi ada 120.000 ton lagi. Jadi stok akhir Bulog yang kira-kira 800.000 ton dikurangi dengan stok impor 2018 yang 300.000 jadi stok Bulog hanya, mungkin tidak mencapai 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).
Sampai saat ini pun, Bulog baru mampu menyerap sekitar 85.000 ton beras dari hasil panen raya. Padahal seharusnya, Bulog harus bisa menyetok 400.000-500.000 ton beras untuk mencapai standar stok ideal 1 juta ton tadi.
Sementara menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas, stok beras Bulog per 14 Maret sudah mencapai 883.585 ton yang terdiri dari beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton.
Bulog juga masih memiliki stok beras impor dari 2018 lalu. Adapun dari total pengadaan sebanyak 1.785.450 ton beras, masih tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu. Buwas bahkan optimis Bulog dapat menyerap sebanyak 390.800 ton beras CBP dari masa panen raya ini.
Artinya, setelah panen raya, stok CBP Bulog pada akhir April, bisa di atas 1 juta ton beras dan jumlah itu sudah memenuhi CBP per tahun, sehingga tidak diperlukan lagi importasi beras.
"Prinsipnya kami mengutamakan produksi dalam negeri untuk CBP walaupun kami mendapatkan tugas impor 1 juta itu belum tentu kami laksanakan karena kami tetap prioritaskan produksi dalam negeri yang puncaknya Maret-April," ujar Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).
