Opini
Oleh Ronny P. Sasmita (Pemerhati Ekonomi Politik, Analis Ekonomi Global di Financeroll Indonesia, Jakarta) pada hari Selasa, 09 Jun 2015 - 11:07:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Pancasila dan Dialektika Demokrasi Kontemporer (3)

83unnamed_1433806951361.jpg
Garuda Pancasila (Sumber foto : Istimewa)

Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka bisa menginvasi dunia politik? Jawabannya adalah karena biaya demokrasi kian hari kian mahal. Biaya kontestasi demokrasi semakin berlipat, terutama setelah dibukanya kran kompetisi bebas dan kran pemilihan langsung. Dengan kondisi ini, para politisi dipastikan akan membutuhkan anggaran yang besar untuk memenangkan pertarungan politik.

Disinilah irisan atau trade off antara pemilik modal dan politisi terjadi. Dimana para pemilik modal menghujani pentas politik dengan pembiayaan-pembiayaan yang tak terbatas yang pada akhirnya harus dibalas dengan kebijakan-kebijakan pro pemilik modal. Sehingga perkembangannya secara statistik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Pikkety dalam buku “Capital in The Twenty Century” dan oleh Stiglitz sendiri di dalam “The Price of Inequality” atau oleh Robert Reich dalam “Inequality for All”, tingkat pertumbuhan kekayaan kelompok ekonomi teratas jauh melampui tingkat pertumbuhan gaji para pekerja (wage) dan tingkat pertumbuhan standard hidup layak para pekerja (standard of living).

Menurut para ekonom ini, ada pergerakan tingkat pertumbuhan yang tidak sinkron antara kelompok masyarakat kaya dengan masyarakat menengah ke bawah. Di satu sisi kekayaan para konglomerat terus tumbuh setiap tahun dengan angka yang cukup boombastis, sementara itu disisi lain gaji karyawan dan standar hidup layak para pekerja nyaris stagnan. Sehingga menimbulkan jurang (cliff) yang sangat tajam antara masyarakat kaya (the have) dengan masyarakat menengah ke bawah.

Memang ketiga ekonom ini sepakat, bahkan Robert Shiller, peraih nobel ekonomi tahun 2014, dan Paul Krugman, peraih nobel ekonomi lainya, yang sangat bergairah membela pasar finansial, juga ikut bersepakat bahwa harus ada intervensi langsung pemerintah terhadap kehidupan masyarakat yang kurang mampu, yakni dengan kebijakan-kebijakan pemberian insentif agar masyarakat bisa mengalami mobilisasi sosial.

Tapi hanya beberapa saja dari ekonom-ekonom terkemuka di Amerika yang mengganggap kapitalisme sedang mengidap penyakit akut, seperti yang dikemukakan Joseph Stiglitz. Bahkan hasil penelitian terbaru bersama kolega-koleganya di Roosevelt Institute dengan judul “Rewriting The Rules of The American Economy and An Agenda for Growth and Shared Prosperity”, Mei 2015, mempertajam sisi empirik dari eksistensi virus destruktif yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis.

Penyakit ini secara terus-menerus memperdalam jurang ketimpangan dan memperlebar kesempatan bagi kelompok masyarakat terkaya untuk terus memperkaya diri dan masyarakat miskin malah semakin miskin, baik melalui rent seeking economic yang eksploitatif maupun melalui hubungan ekonomi politik yang patrimonialistik.(bersambung)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #pancasila  #roni p sasmita  #liberal  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Oleh Oleh: Saiful Huda Ems (Advokat, Jurnalis dan Aktivis 1998)
pada hari Jumat, 22 Nov 2024
Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat  riwayatnya di akhir Tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik ...
Opini

Selamat Datang di Negeri Para Bandit

Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.  Kejahatan ...