JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan segera melakukan reshuffle kabinet setelah DPR RI menyetujui penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi pada Rapat Paripurna, Jumat, (9/4/2021).M. Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, mengatakan bahwa momentum tersebut sebaiknya digunakan Jokowi untuk mengganti Nadiem Makarim.
"Selama memimpin Kemendikbud, belum ada gebrakan yang membanggakan. Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga menginginkan Nadiem di reshuffle," tandasnya, Senin (12/4/2021).
Dengan bergabungnya Kemenristek ke Kemendikbud, Nadiem dikhawatirkan semakin tak mampu memimpin kementerian tersebut. Padahal melalui penggabungan itu diharapkan riset akan semakin berkembang di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Kapasitas Nadiem tampaknya tak cukup mumpuni menangani hal itu.
"Karena itu, Jokowi sebaiknya mencari sosok yang tepat agar penggabungan dua kementerian itu membuahkan hasil. Bambang Brodjonegoro tampaknya layak dipertimbangkan untuk mengisi pos tersebut," ungkapnya.
Menurut Jamiluddin Ritonga, Jokowi juga layak mengevaluasimenteri lainnya yang selama ini kinerjanya dipersepsi publik rendah. Para menteri ini selayaknya ikut di reshuffle.
"Menteri Komuniksi dan Informatika, Johny G. Plate, salah satu yang layak di reshuffle. Menteri satu ini praktis hanya memimpin informatika, sementara komunikasinya diabaikan begitu saja. Padahal di era pandemi dan resesi ini, seharusnya Kemenkominfo aktif mengkomunikasikan hal itu agar masyarakat mempunyai pemahaman yang utuh. Namun hal itu tidak dilakukan Kemenkominfo," katanya.
Jamiluddin menyarankan, sebaiknya Menkominfo yang baru sosok yang memiliki keahlian komunikasi. Tujuannya agar dapat merancang sistem komunikasi yang sesuai dengan era otonomi daerah.
"Sistem itu hingga saat ini belum ada, sehingga menyulitkan mengalirkan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya dalam komunikasi dua arah. Untuk ini, tentu diperlukan sosok berlatar belakang komunikasi," imbuhnya.
Selain itu menurut Jamiluddin, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, juga layak di reshuffle. Moeldoko dinilai sudah tidak layak menduduki posisi tersebut setelah cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat. Hal ini secara langsung telah mengotori lembaga KSP yang seharusnya netral. Keberadaan Moeldoko di KSP juga akan membebani Jokowi. Publik akan mempersepsi istana melindungi Moeldoko bila ia tetap bercokol di KSP. Dengan di reshufflenya Moeldoko, lembaga kepresidenan akan terbebas dari tudingan negatif. Publik akan yakin Jokowi tidak melindungi Moeldoko.
"Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, juga paling banyak disorot publik. Hasil survei IPO, menteri satu ini justeru yang paling dominan diminta responden untuk di reshuffle," ungkap Jamiluddin Ritonga.
