JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- DPP Partai Demokrat mendukung penuh dan menghargai rencana reshufflle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dukungan tersebut termasuk dengan pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementerian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu kirisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," kata Deputi
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu, (14/4/2021).

Kamhar menilai, situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 saat ini tak ringan. Oleh sebab itu, pemerintah tak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas dalam bekerja.

"Yang paling utama dan harus diutamakan adalah mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat," papar Kamhar.

Dengan demikian, Kamhar berharap, agar para pembantu presiden dapat bekerja maksimal. Sebab, tindakan dari para pembantu presiden yang dinilai tak pantas melakukan yang malah menjadi beban bagi Presiden.

"Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," sindir Kamhar.

Kamhar juga meminta, agar pemerintah dapat lebih peka dalam membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat selama ini.

Salah satu yang menjadi sorotan, kata Kamhar, adalah pemindahan Ibukota negara atau IKN.

"Di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi di satu sisi serta keterbatasan sumberdaya yang tersedia termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan tak hanya tanda gagal fokus tapi juga bentuk pengkhianatan aspirasi rakyat," tandas Kamhar.