Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 27 Jul 2021 - 16:37:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Soroti Utang Pemerintah, Hafisz: Semakin Naik, Tapi Kesejahteraan Rakyat Per Kapita Malah Turun

tscom_news_photo_1627378679.jpg
Achmad Hafisz Thohir Anggota Komisi XI DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komsii XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengaku heran dengan jumlah utang pemerintah per Juli 2021 yang tembus dikisaran angka Rp6.554,56 Triliun atau 41,35 persen.

Namun, kata dia, laju pertumbuhan utang tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan angka kesejahteraan rakyat.

"Rakyat gak merasakan apa-apa karena kesejahteraan belum merata. Coba kalau merata pasti rakyat akan rasakan kesejahteraan tersebut," tandas Waketum PAN itu kepada wartawan, Selasa (27/07/2021).

Tak hanya itu, Hafisz juga mengaku tak habis pikir dengan rasio utang yang sudah melampaui 41% lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB) namun justru tingkat pendapatan masyarakat malah semakin menurun.

"Seperi kita ketahui kemarin kita downgrade dari negara berpenghasilan menengah atas US. 4.060/kapita menjadi menengah bawah (Lower middle income) US.3.870/kapita. Ini aneh," jelasnya.

"Sayang sekali sudah ada kesempatan berhutang banyak tapi tidak berhasil menaikkan per kapita income rakyat," sambungnya.

Sebetulnya, kata dia, Negara berhutang itu tidak masalah sepanjang bagus untuk rakyat.

"Tetapi akan menjadi masalah ketika penggunaannya tidak produktif. Lihat saja selama 5 tahun sebelum Covid-19 pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari rata-rata 4.9% saja. Sementara pertumbuhan Hutang RI melebihi angka 5%," tandasnya

"Artinya selisih ini menciptakan ratio utang yang semakin tinggi. Lihat saja ratio utang RI terhadap GDP naik terus sejak 2014 sampai 2021."

Padahal, ungkap dia, tahun 2013 ratio utang sudah turun 23% tapi naik lagi menjadi 24% di 2014.

"Lalu naik 40.42% di 2020. Sekarang kalau dihitung bisa 42.00% (akhir 2021). Inikan indikasi bahwa pengelolaan utang tidak produktif

Utang boleh saja bertambah terus, asalkan diiringi oleh GDP yang juga ikut naik melampaui tingkat debt rasio, sehingga ratio GDP terhadap hutang tetap rendah atau minimal tetap rata (tidak naik seperti saat ini)," pungkasnya.

tag: #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...