JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Partai Demokrat menyarankan agar sebaiknya PPKM level 4 Jawa-Bali dapat diteruskan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Namun, perpanjangan tidak dilakukan dibdaerah-daerah yang telah mengalami penurunan dan terkendali bisa disesuaikan levelnya.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat menyoroti data lonjakan kasus covid-19 yang masih tinggi. Diketahui,

data terakhir per Minggu (1/8/2021) tercatat penambahan kasus harian ada 30.738.

"Memang beberapa waktu terakhir telah mengalami trend penurunan, ini kita apresiasi, namun tetap saja masih tinggi dan fluktuatif. Jadi jangan sampai terlena dan kecolongan lagi," kata Kamhar, Senin, (2/8/2021).

Kamhar menegaskan, pemerintah semestinya juga lebih ketat, disiplin dan bijak dalam menerapkan kebijakan ini. Hal ini, lanjut dia, untuk menghindarkan Indonesia semakin terpuruk dalam jebakan pandemi Covid-19 atau pandemi trap.

"Ketat dan disiplin dibarengi dengan alokasi bansos yang tepat jumlah, tepat komposisi dan tepat sasaran. Alokasi bansos ini menjadi penting agar masyarakat tidak terpaksa melanggar kebijakan karena tak adanya perhatian dan tidak hadirnya negara di tengah penderitaan rakyat," papar dia.

Tak hanya penting, kata dia, bansos juga menjadi sensitif apalagi belum hilang sakit yang dirasakan rakyat karena kasus korupsi yang dilakukan oleh eks Mensos Juliari.

"Kembali rakyat dikecewakan oleh KPK yang memberikan tuntutan ringan terhadap kasus ini. Padahal ini masuk kategori kejahatan luar biasa. Merampok jatah rakyat yang sedang kesusahan diterpa bencana pandemi Covid-19," papar Kamhar.

Kamhar juga meminta, agar Presiden Jokowi harus dapat memimpin langsung penerapan dan penanganan dalam PPKM Level ini.

"Semestinya sedari awal, namun terlambat masih lebih baik dari pada terus menerus terperangkap dalam jebakan pandemi. Daya tahan rakyat semakin tergerus, terancam pupus. Semoga pandemi segera teratasi dan berlalu," tandas Kamhar.