JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma akan bekerja sama dengan LAPAN agar bisa mengecek langsung kondisi penerima bansos.

"Kami bekerja sama juga dengan LAPAN, kita akan tahu nanti kalau posisi dari rumah itu dengan data geospasialnya, data citra satelitnya. Kita akan tahu positional rumah itu. Sehingga someday suatu saat maka kita akan tahu kalau dia ngomong "saya masih miskin, lah rumahnya tambah besar kok", kan kita bisa bandingkan," kata Risma dalam acara webinar KPK yang bertajuk "Bansos Dipotong, ke Mana Harus Minta Tolong?", Kamis (19/8).

Ia mengatakan, saat ini pengecekan tersebut baru bisa dilakukan dengan menggandeng PT POS Indonesia yang bersinggungan langsung dengan penerima bansos.

"Karena kebetulan PT POS mengantar, kami minta tambahan aplikasi untuk foto dan foto rumah dan titik koordinatnya, kami punya sekarang," kata Risma.

"Ke depan kita akan lengkapi itu sehingga kita punya data numerik, kemudian data spasial, kemudian data kondisi yang tadi disampaikan Prof Zudan (Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah) dengan compare dengan data kependudukan," sambungnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut ada setidaknya 52,5 juta data penerima bansos yang dihapus.

"Kalau satu data (penerima) diberi Rp 200 ribu per bulan, kita estimasi Rp 10,5 triliun selamat uang negara," kata Pahala dalam konferensi pers capaian Kinerja KPK di bidang Pencegahan dan Monitoring serta Stranas PK Semester I tahun 2021, Rabu (18/8).

Integrasi data menjadi salah satu hal penting yang disoroti KPK. Sebab, KPK menemukan Kemensos mempunyai data terpecah di tiga direktorat.

Yakni data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Ditjen Penanganan Fakir Miskin, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Ditjen Perlindungan Sosial, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Sekretariat Jenderal Kemensos.