JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Kontitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, seorang hakim tidak boleh memutus perkara dalam kondisi penuh amarah dan jengkel sehingga membuat hakim berlaku tidak adil.

Menurutnya semua putusan hakim boleh didiskusikan secara akademik oleh publik, tidak terkecuali putusan yang dibuat hakim di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Terkait vonis kasasi hakim yang memperberat hukuman mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Hamdan enggan berkomentar banyak karena belum membaca putusan tersebut secara detail.

Namun, lanjut Hamdan, prinsipnya seorang hakim tidak boleh memutus perkara untuk memenuhi hawa nafsu secara emosional apalagi dengan didahului rasa benci dan jengkel.

"Sebuah putusan bisa jadi sangat subjektif, kalau sebuah putusan hanya untuk memenuhi kepuasan hakim secara subjektif. Jadi, keadilan itu enggak bisa diukur dari rasa hakim semata-mata," kata Hamdan dalam diskusi bertajuk; Artidjo: Mengadili atau Menghukum?, yang digelar Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Hamdan mengatakan, dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus tetap bersikap independen. Apalagi jika kedudukannya sebagai hakim agung.

Menurut dia, hakim dalam mengambil putusan bukan semata mengandalkan fakta dan bukti materi, tetapi juga harus mengedepankan sejumlah aspek sehingga putusannya dapat memenuhi rasa keadilan bersama.

"Hakim juga tidak boleh memutus perkara dengan asumsi awal karena jengkel dengan koruptor lalu langsung memutuskan hukuman setinggi-tingginya," pesan Hamdan. (iy)