JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta semangat masyarakat mengikuti vaksin dijaga dengan meminimalisir isu dan menjaga jaminan keamanan data vaksin publik.
"Isu soal vaksinasi ini sangat dinamis. Pemerintah harus menjaga jangan sampai ada peristiwa atau kebijakan yang bisa melemahkan antusiasme publik. Teranyar data vaksinasi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan terungkap ke publik. Ini menimbulkan banyak pertanyaan soal keamanan data vaksinasi," papar Mufida saat meninjau vaksinasi massal di bilangan Kebayoran Lama, Minggu (5/9/2021).
Anggota DPR Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini meminta pemerintah menjamin data vaksinasi publik sebab mengandung informasi pribadi yang rentan disalahgunakan.
Terlebih belum lama 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC bocor dan publik bertanya tentang keamanan data mereka di aplikasi PeduliLindungi yang terkoneksi dengan proses vaksinasi.
"Jika data vaksinasi seorang Presiden bisa bocor ke publik lalu bagaimana dengan masyarakat biasa? Saat banyak tempat mensyaratkan penunjukan bukti telah vaksin, maka keamanan data publik pasca vaksinasi menjadi hal yang wajib dilindungi," ungkap dia.
Terkait program vaksinasi di Jakarta, Mufida berharap bisa turut membantu target vaksinasi 2 juta dosis per hari untuk bulan September ini.
"PKS mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat salah satunya vaksin. Kita perlu bekerjasama dengan semua pihak bukan hanya pemerintah tapi juga DPR untuk membantu percepatan dan target vaksinasi 2 juta sehari yang masih jadi PR," papar Mufida.
Mufida mengingatkan bagi setiap warga meskipun sudah mendapat vaksin tetap menjalankan protokol 5M secara disiplin. Mufida juga menyampaikan tentang sosialisasi vaksinasi bersama tokoh masyarakat di Jakarta Selatan.
"Kami titip pesan kepada para tokoh masyarakat bersama saling mengingatkan dan menjaga. Yang belum vaksin diberikan edukasi dan pelayanan agar bisa vaksin dan yang sudah vaksin terus bisa disiplin menjaga protokol 5M," ujar Mufida.
