JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sugi selaku Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm mengungkap praktek oknum Polda Metro Jaya subdit Fismondev. Salah satu klien kami korban Kresna Sekuritas, sudah keluar banyak uang, penyidik dan kanit minta uang untuk ongkos jalan-jalan ke Kalimantan, untuk hotel dan uang saku puluhan juta.
Karus ini berawal korban A, J dan C dirugikan oleh Kresna Sekuritas sejumlah 58 Milyar rupiah lalu menghubungi LQ di Hotline 0817-489-0999 dan memberikan kuasa lalu korban melapor ke Polda Metro Jaya dengan LP # 4834 / VIII/ YAN 2.5/ 2020/ SPKT PMJ Tanggal 14 Agustus 2020 dengan Terlapor Michael Steven, Inggrid, Oktavianus Budianto, Jimmy Nyo dan Dewi Ria Juliana. LP tersebut jatuh ke Subdit Fismondev dan ditangani Unit 4.
Korban A menceritakan, awal LP kasus di tangani dengan cepat setelah Polda meminta puluhan juta untuk biaya transport katanya, hotel, pesawat dan uang saku dan kami berikan.
"Namun terjadi pergantian Kanit dan LP mandek. Ketika saya tanyakan kuasa hukum, kami ditunjukkan wa penyidik ke kuasa hukum kami bahwa di minta untuk menghadap kanit baru dan koordinasi lagi. Saya bingung, koordinasi apa? Mestinya ada surat panggilan pemeriksaan jika sesuai proses hukum, bukan dipanggil menghadap dan koordinasi. Dijelaskanlah oleh Kuasa Hukum kami bahwa "Koordinasi" adalah kode Oknum meminta uang untuk menjalankan perkara. Sangat kecewa kami mencari keadilan namun yang ada laporan kami mandek," kata Sugi kepada wartawan, Senin (11/10/2021).
Korban J menceritakan bahwa melalui salah satu teman Direktur Utama Perusahaan Pengembang ternama.
"Kami dihubungkan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, yang mana diarahkan bertemu dengan Kasubdit Abdul Aziz. Saya dan ayah saya menemui Kasubdit Fismondev dan dijanjikan akan di bantu dalam penanganan kasus Kresna Sekuritas. Nyatanya berbulan-bulan menunggu tidak ada progress perkembangan perkara dan di minta koordinasi dengan Kanit baru oleh Penyidik Yansen. Bukankah tugas Polisi melindungi masyarakat yang menjadi korban dan memproses hukum, laporan kami sampai sekarang masih tahap Lidik, bahkan penyidik Fismondev tidak mampu menghadirkan Michael Steven dan Inggrid," kata ia.
Sugi selaku kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan bahwa praktek pemerasan kepada korban pencari keadilan bukan hanya terjadi kali ini. Sebelumnya Subdit Fismondev Unit 5 juga diduga memeras korban untuk biaya SP3 sebesar 500 Juta.
"Kali ini modus meminta uang koordinasi dan menghadap Pemimpin Penyidik diterapkan di Unit 4 Fismondev apabila mau kasus berjalan. Slogan Oknum penyidik "Kasih data saja maka kasus jadi perdata, bila mau jadi pidana maka kasih dana," ucapnya.
Sementara, Mahfud MD menjelaskan, aduan paling banyak yaitu keluhan masyarakat ihwal kinerja Polri. Di sisi lain, menurut dia, banyaknya aduan itu menjadi merupakan bentuk kepercayaan warga kepada Kompolnas.
"Dari berbagai surat tersebut yang paling banyak adalah keluhan atau pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kompolnas memiliki legalitas sekaligus legitimasi atau kepercayaan yang kuat dari masyarakat," ungkapnya.
Mahfud menyebut, sebelumnya stigma Negatif yang dijatuhkan kepada Polri yang menjadi konsumsi publik dan ramai diperbincangkan seperti berkaitan dengan terjadinya tindakan represif oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus. Atau bahkan, kesewenangan yang dilakukan beberapa oknum polisi terhadap masyarakat yang seringkali menjadi konsumsi pemberitaan di tengah-tengah masyarakat.
