JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Dalam Negeri akan melanjutkan dan menggenjot Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2022 yang dibiayai Bank Dunia, pasca terhambat pendemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal (Sesdirjen) Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mohammad Rizal, saat memberikan arahan kepada peserta sekaligus membuka acara workshop “Sosialisasi dan Strategi Komunikasi Program Penguatan Pemerintahan Desa” yang selanggarakan di Jakarta pada hari, Senin (29/11/2021).
Mohammad Riza juga mengatakan bahwa P3PD ini bertujuan untuk menguatkan pemerintahan dan pembangunan desa yang awalnya untuk periode 2019-2024.
“Tetapi dikarenakan pandemi [Covid-19] kita baru bekerja pada tahun 2020. Tahun 2020 juga masih tersendat, kita baru bangun sekretariat,” ungkapnya.
P3PD ini berlanjut di 2021, lanjut Mohammad Riza, namun, seperti di tahun sebelumnya, pelaksanaan program ini juga masih belum maksimal karena masih terkendala pandemi SARS CoV-2 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Baru jalan dia 2021 tetapi tidak maksimal. Pertemuan tatap muka masih terbatas sampai saat ini. Direncanakan di tahun 2022-2024 kegiatan ini akan secara multi years progam P3PD ini berjalan,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, Riza menyebutkan untuk kegiatan P3PD ini, salah satunya, Ditjen Bina Pembangunan Desa merancang strategi komunikasi yang efektif melibatkan berbagai pihak terkait agar program ini bisa tersampaikan kepada masyarakat di desa dan stakeholder berkepentingan.
“Saya berharap dari pertemuan ini bisa mendukung strategi komunikasi program P3PD ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas desa,” lanjutnya.
Adapun awal dari sasaran program ini adalah kewenangan desa, kata Mohammad Riza, yang di antaranya melingkupi tata pemerintahan desa (Pemdes) hingga kode pembiayaan APBN melalui dana desa.
"Selain itu, ada upaya peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa, peningkatan keuangan desa dan aset desa,” ungkapnya.
Sedangkan untuk sistem keuangan desa, lanjut Rizal, ini sudah berjalan dari awal 2015-2021 menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Apliksi ini merupakan hasil kolaborasi Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Untuk diketahui, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri juga menguatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Untuk penguatan PKK, Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, telah melakukan sejumlah upaya pengutan perempuan di desa.
“Dalam dua minggu [pekan] ini secara marathon Ibu Ketum mengunjungi beberapa provinsi, khususnya program di 2021 ini, Ibu Ketum bergerak di Indonesia timur,” katanya.
Seperti diketahui, P3PD ini melibatkan semua komponen serta lintas kementerian terkait dan dibantu Bank Dunia, yakni memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar Rp4,3 triliun.
