JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Perombakan jajaran direksi dibeberapa BUMN Holding di bawah MIND ID mendapat sorotan dari kalangan anggota Komisi VII DPR RI. Komisi VII DPR mendesak agar perombakan tersebut disertai adanya penjelasan yang memadai.
Anggota Komisi VII, Yulian Gunhar mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi VII dan MIND ID, yang digelar pada Senin (31/1/2023) pihaknya belum mendapatkan jawaban terkait perombakan jajaran direksi BUMN Holding dari direktur MIND ID. Karena yang bersangkutan tidak hadir dan dinyatakan positif Covid-19.
Yulian kembali mengungkapkan, padahal dalam rapat itu telah disepakati untuk meminta penjelasan kepada dirut MIND ID mengenai perombakan direksi. Di antaranya mekanisme dan parameter pergantian beberapa dirut di BUMN holding pertambangan ini.
"Kami akan meminta penjelasan banyak hal mengenai perombakan direksi, kenapa ketika kinerja dirutnya bagus, sudah mendapat profit, kok diganti? Kalau ada parameter pergantian, maka perlu dijelaskan," katanya, dalam keterangan rertulis, Selasa (1/2/2022).
Komisi VII DPR RI menurut Politikus PDI Perjuangan ini juga berencana mengundang Menteri BUMN untuk hadir dalam rapat kerja (raker) yang akan datang, guna membahas isu ini.
Mengingat berbagai pergantian direksi BUMN pertambangan itu dianggap akan mengganggu aspek operasional perusahaan.
"Dalam rapat telah disimpulkan, salah satunya Komisi VII akan mengundang Menteri BUMN untuk hadir dalam raker dalam rangka menyelaraskan aspek sumber daya manusia dan operasional perusahaan tambang yang menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI,” terangnya.
Selain itu, Anggota DPR RI Dapil Sumsel II ini manambahkan, bahwa Komisi VII mendesak Dirjen Minerba menunda RKAB masing-masing BUMN holding sebelum adanya penjelasan dari dirut MIND ID dan menteri BUMN, terkait perombakan jajaran direksi.
"Komisi VII DPR RI mendesak dirjen Minerba, agar Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beberapa perusahaan tambang BUMN antara lain PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS), ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada penjelasan dari dirut MIND ID dan menteri BUMN," katanya.
Penjelasan dirut MIND ID dan menteri BUMN menurut Gunhar, terkait perombakan direksi beberapa BUMN holding di bawah MIND ID itu sangat penting, karena perombakan itu telah berdampak pada pencapaian agenda-agenda operasional BUMN pertambangan.
"Tindakan bongkar pasang direksi ini bisa menghambat implementasi agenda-agenda kerja BUMN tambang yang telah dicanangkan sebelumnya. Dampak inilah yang tentu menjadi fokus komisi VII" pungkasnya.
Sebelumnya, tercatat bahwa Kementerian BUMN telah melakukan pergantian beberapa direktur utama (dirut) BUMN pertambangan, antara lain pada PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM), dan PT Timah Tbk (TINS).
