JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Arus mudik pada libur dan cuti bersama Idul Fitri dan Lebaran 2022 diprediksi akan meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2022 meningkat sebesar 167% menjadi 85,5 juta orang melalui darat, laut dan udara dibandingkan jumlah pemudik pada Lebaran 2021.
Dimana hampir 75% melakukan perjalanan melalui darat baik itu menggunakan angkutan pribadi maupun umum. Hal ini merupakan suatu yang lumrah mengingat selama 2 tahun ini terjadi pengetatan arus mudik akibat pandemi Covid19.
Politikus PKS Suryadi JP berharap agar mudik pada Lebaran 2022 ini berjalan sukses, dimana indikator keberhasilan mudik yang paling utama adalah keselamatan, lalu kemananan dan kenyamanan.
Oleh karena itu, FPKS memberikan catatan sebagai berikut.
"Pertama, fasilitas sepanjang jalur mudik agar dipastikan memadai karena pada tahun ini, puncak arus mudik sendiri diperkirakan terjadi selama 3 hari (Jumat s.d. Minggu). Oleh karena itu, semua pekerjaan perbaikan jalan sudah harus selesai pada H-10 Lebaran, kemudian juga harus tersedia banyak rest area yang layak dan bersih dengan tambahan jumlah ketersediaan toilet agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrean panjang," kata Suryadi dalam keterang tertulisnya, Senin (18/4/2022).
FPKS mengusulkan agar pelayanan selama arus mudik secara tahunan dimasukkan menjadi salah satu SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol. Dengan demikian diharapkan pengelola jalan tol dapat selalu meningkatkan pelayanannya terutama pada saat adanya kegiatan mudik.
Kedua, diperlukan juga antisipasi terhadap terjadinya kepadatan arus mudik di jalan tol dan jalan non tol, sebab Pemerintah berencana memberlakukan arus searah dan ganjil genap mulai 28 April hingga 6 Mei 2022. Adanya pemberlakuan ganjil genap ini dikhawatirkan dapat berimbas pada kepadatan di jalan non tol. Oleh sebab itu agar tidak terjadi kesemrawutan diperlukan sosialisasi yang cukup dan koordinasi yang baik antar instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Ketiga, terkait dengan ketentuan vaksin booster sebagai syarat perjalanan, maka FPKS meminta agar Pemerintah menyediakan pelayanan tes antigen 1x24 jam atau tes PCR 3x24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster.
FPKS mengusulkan layanan tes tersebut dapat disediakan secara gratis dengan menggunakan CSR BUMN. Hal ini diperlukan agar syarat perjalanan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tahun ini.
Keempat, di bidang angkutan umum, FPKS juga meminta Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kelaikan angkutan umum, baik darat, laut maupun udara. Untuk angkutan darat, Pemerintah harus memastikan jangan sampai ada uji KIR yang menggunakan calo atau biro jasa sehingga dapat diakali.
Pemerintah juga harus memperhatikan peringatan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa hampir 90 persen kecelakaan bus dan truk terjadi di jalan menurun dan sebagian besar pengemudi dalam kecelakaan itu mengabaikan teknik pengereman yang benar. Di samping itu, Pemerintah perlu mengawasi harga tiket, jangan sampai terjadi peningkatan yang tidak wajar sehingga membebani masyarakat.
