JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Konsolidator Nasional Garda Muda Nahdatul Ulama (KN-GMNU) Fairouz H Anggasoeto menilai, keterlibatan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor (PP GP Ansor) Nusron Wahid terlalu dominan dalam penentuan mekanisme pemilihan pimpinan Nahdatul Ulama di Muktamar ke 33 di Jombang, 1-5 Agustus mendatang.
Padahal, kata Fairouz, Nusron memiliki tanggung jawab yang besar sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di tengah berbagai persoalan TKI yang belum terpecahkan saat ini.
"Harusnya Nusron lebih menunjukkan kapasitasnya sebagai Kepala BNP2TKI. Bagaimana seharusnya ia memperlihatkan prestasi sebagai kader NU dengan mengurus TKI secara benar dan membuktikan kerjanya secara fokus dalam menanggulangi persoalan-persoalan TKI. Dimana saat ini, banyak masalah TKI tidak terurus. Ini akan mencoreng NU jika tidak memberikan kinerja yang maksimal," ujar Fairouz kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).
Terlebih, lanjutnya, belakangan ini BNP2TKI tengah disorot kinerjanya setelah ditemukan indikasi penjualan 200 TKW yang akan dikirimkan ke Timur Tengah.
"Dimana masih 161 WNI terancam hukuman mati atas tuduhan berbagai kasus pidana di luar negeri. Ditambah lagi adanya temuan komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi awal Juni 2015 lalu menemukan adanya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) informal ke Abu Dhabi. Bahkan diindikasikan kuat para TKW informal ini adalah korban perdagangan orang karena berdasarkan informasi yang didapat Komite III DPD, terdapat 200 TKW informal yang datang ke Abu Dhabi siap diperjualbelikan," ungkapnya.
Fairouz mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan cara Nusron yang menunjukkan dirinya kepada publik lebih mengurus suksesi pemenangan salah satu calon pimpinan PBNU daripada memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai Kepala BNP2TKI.
"Kami KN-GMNU meminta presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Nusron sebagai Kepala BNP2TKI," tandasnya.
Dia mengaku khawatir dengan gaya verbal Nusron mengatur mekanisme pemilihan PBNU di Muktamar ke-33 nanti.
"Seharusnya, sebagai pejabat publik dia bisa memperlihatkan netralitasnya dan tidak berlagak mengatur-ngatur para kiai, alim ulama NU untuk sesuai dengan keinginannya.Yang saya soroti nusron melanggar etika keadaban di NU yang ada, Su'ul adab. Nusron ini sudah mau mengatur, mendominasi, mengkooptasi kiai alim ulama yang ditokohkan, yang paling ditakdimi di NU. Dan dia nggak punya hak," Paparnya.
Seperti diketahui, Nusron Wahid mengusulkan 20 nama kiai sepuh yang akan masuk dalam kelompok Ahlul Halli Wal Aqli (Ahwa) untuk memilih kepemimpinan di NU pada Muktamar ke-33 di Jombang nanti. Sikap tersebut dianggap telah mengganggu pikiran banyak masyarakat di kalangan NU karena dianggap sebagai mekanisme yang melanggar AD/ART. Lebih-lebih, usulan Nusron ditentang oleh sejumlah banyak Pengurus Wilayah NU (PWNU) dan Pengurus Cabang NU (PCNU).(yn)
