JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus Partai Gerindra Abdul Wachid mengaku prihatin atas nasib warga disejumlah kawasan pantai utara (pantura) Jawa Tengah yang terdampak banjir.

Pasalnya, lanjut dia, warga yang terdampak banjir tersebut sangat minim perhatian baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

"Sudah 10 hari pengungsi korban banjir di Jawa Tengah belum bisa kembali ke rumah masing-masing seperti di kab/kota Semarang, Pekalongan, Demak, Kudus, Pati dan Jepara," ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu kepada wartawan, Selasa (10/01/2023).

Wachid mengungkapkan, banjir tersebut sebenarnya persoalan yang kerap terjadi tiap tahunnya.

"Setelah saya turun memberi bantuan sembako ketemu Camat dan Kepala Desa serta masyarakat rata-rata mengeluh setiap tahun kena langganan banjir," katanya.

Mereka mengeluh, kata dia, karena persoalan semacam banjir yang diadukan ke pemerintah provinsi tak pernah mendapat perhatian serius.

"Camat dan Kepala Desa mengeluh sudah mengajukan program normalisasi sungai dan embung retensi serta pompanisasi tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Itu keluhan dari Camat Sayung dan kepala Desa Krampelan. Di kecamatan Sayung ada 20 Desa yang kena banjir 18 Desa tinggal dua Desa tidak kena banjir," bebernya.

Keluhan serupa juga, kata dia lagi, terjadi di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Jateng.

"Seperti di Kudus, Desa Undaan dan Kecamatan Jati Kudus, Camat dan kepala desanya mengeluhkan tidak ada anggaran, juga di kota Pekalongan. Melihat kondisi banjir sekarang, tidak mungkin di atasi masyarakat atau anggaran Kabupaten kota. Mestinya ini anggaran Propinsi atau pusat," tegasnya.

Wachid meyakini seandainya Pemprov menyediakan anggaran untuk antisipasi dan penanganan banjir maka, tidak akan terjadi kondisi seperti ini.

"Seharusnya tidak ada banjir sampai ke rumah-rumah dan persawahan desa," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Wachid mengingatkan, banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Jateng imbas abainya dan minimnya perhatian para pemangku kebijakan baik di provinsi maupun pusat terutama terkait kebijakan politik anggaran.

"Kita tidak bisa menyalahkan banjir atau menyalahkan Tuhan.
Karena jelas, kita ini Negara agraris ada dua musim (kemarau dan hujan). Seharusnya para penguasa dan elit harus tanggap terhadap politik anggaran. Masyarakat yang sudah bayar pajak seharusnya menikmati hasilnya tidak malah jadi korban.
Mari kita renungkan," tegasnya.