JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum SOKSI, Ir.Ali Wongso Sinaga mengapresiasi dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi “bakal mengevaluasi dan koreksi bersama” masalah korupsi dalam menanggapi turunnya IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia Tahun 2022 yang berada di skor 34/100 dan peringkat 110 dari 180 negara, dari pada tahun 2021 berada di skor 38/110 dan peringkat 96 dari 180 negara, sebagaimana dirilis oleh Transparency International pada minggu lalu.

Dukungan SOKSI disertai harapan dan kepercayaan kepada Presiden Jokowi pada masa kepemimpinan beliau hingga 2024, akan berhasil meletakkan landasan koreksi total terhadap upaya bangsa selama 20 tahun lebih era reformasi mencegah dan memberantas korupsi namun hasilnya masih jauh dari harapan rakyat akan penyelenggaraan kekuasaan yang bersih dari korupsi, sesuai dengan skor dan peringkat IPK versi Transparency International itu.

Keberhasilan Presiden meletakkan landasan koreksi total terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi ini akan merupakan legacy Presiden Jokowi yang sangat fundamental dan strategis menuju Indonesia yang makin maju secara bertahap dan berkelanjutan kedepan.

"Peletakan landasan koreksi total terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi itu oleh Presiden Jokowi selain infrastruktur yang terus dibangun adalah modal besar bagi kepemimpinan Presiden selanjutnya yang kita harap terpercaya integritasnya dan kapasitasnya agar supaya mampu melanjutkan pelaksanaan koreksi total itu menyongsong Sukses Indonesia Emas 2045 kelak," kata politisi senior pendukung Presiden Jokowi sejak Pilpres 2014 lampau dibawah penugasan langsung oleh Pendiri SOKSI, Pak Suhardiman ketika itu, kepada wartawan pada Senin (06/02/2023) di Jakarta.

Konsisten dengan dukungan SOKSI itu, sebagai Ormas berbasis gagasan dan gerakan pengabdian karya kekaryaan,SOKSI siap memberikan kontribusi gagasan konsepsional kepada Bapak Presiden sesuai dengan keputusan Munas XI SOKSI pada Desember 2022 lalu di Riau.

"SOKSI telah sejak lama menggali berbagai gagasan solutif terhadap permasalahan strategis bangsa termasuk terhadap “lemahnya implementasi agenda reformasi penghapusan KKN” yang dampaknya langsung berbanding lurus melemahkan banyak aspek kehidupan bangsa dan negara terutama dalam kaitannya dengan supremasi hukum, demokrasi politik dan keadilan ekonomi," jelas Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu.

SOKSI mengamati sejak reformasi 1998 yang ditandai euphoria itu telah mereformasi sangat banyak hal tetapi dapat dikatakan tanpa upaya transformasi budaya bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana melemahnya pendidikan Pancasila dan kebangsaan yang sesungguhnya sangat diperlukan sebagai upaya menumbuhkan semangat dan moral kebangsaan, patriotisme ekonomi serta ethos kerja.

Tanpa transformasi budaya yang diperlukan untuk merubah mental dan tradisi suap atau korupsi yang “telah membudaya”, maka reformasi dengan desentralisasi kekuasaan ke parlemen dan pemerintah daerah, praktis telah memperluas dan meningkatkan korupsi sesuai teori Lord Acton yang mengatakan "kekuasaan itu cenderung korupsi".

Seiring dengan itu, reformasi sistem atau system building tanpa diiringi transformasi budaya, menjadi cenderung bias dan tidak efektif karena reformasi sistem yang dibangun adalah cenderung masih sejalan dengan budaya lama yang ada, yaitu yang masih cenderung korup.

Akibatnya, agenda penegakan supremasi hukum praktis tidak bisa berjalan sesuai harapan rakyat banyak karena tradisi budaya korup yang belum berubah, dan demokratisasi dalam praktek demokrasi politik pada pemilu kepala daerah (pilkada) dan pemilu DPR RI/DPRD cenderung korup melalui politik uang dalam "serangan fajar" misalnya selain "kanibalisme politik" perhitungan suara di jajaran KPU.

Akibatnya amat sulit diharapkan adanya kemauan politik para Kepala Daerah dan DPR RI/DPRD untuk menginisiasi penerapan prinsip prinsip penyelenggaraan kekuasaan yang bersih berbasis "good governance" dengan membuka seluas-luasnya “transparansi publik” dan “partisipasi publik” untuk pengawasan masyarakat atau social control menuju akuntabilitas publik atas kekuasaan yang dipegangnya.

Dalam pandangan SOKSI, masalah korupsi ini masalah sangat besar danserius serta mendasar sifatnya bagi masa depan bangsa, karena merupakan akar masalah utama penghambat kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, tidak bijak dan tidak proporsional apabila kita mempersempit penyelesaian masalah korupsi ini merupakan masalah dan tanggungjawab KPK beserta aparat hukum lainnya semata bersama Presiden dan DPR RI, akan tetapi masalah korupsi sesungguhnya adalah merupakan masalah kita bersama sebagai bangsa yang solusinya mesti diperankan bersama segenap elemen bangsa secara proposional dibawah kepemimpinan bangsa, Presiden dan Kepala Negara.

"Karena itulah sekali lagi, kami apresiasi dan dukung pernyataan Presiden Jokowi "bakal mengevaluasi dan koreksi bersama" yang kami nilai sungguh tepat dan bijaksana, dengan seluruh rakyat mendukungnya penuh kepercayaan," katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang apa dan bagaimana gagasan solutif yang akan ditawarkan SOKSI kepada Presiden, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI itu menjawab, Munas XI SOKSI di Riau baru-baru ini telah merumuskannya yang intinya "perlu akselerasi transformasi budaya dan ekonomi, simultan dengan system building atau reformasi sistem yang sinkron dengan budaya bersih korupsi dan grand strategy pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila selaras Pembukaan UUD 1945 sesuai cita-cita nasional kita".

Ali Wongso melanjutkan "system building itu hendaknya merupakan koreksi total terhadap sistem yang ada sekarang, berarti mengevaluasi dan memperbaiki seluruh sistem terkait termasuk peraturan UU eksisting yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. SOKSI sendiri sudah menyiapkan berbagai gagasan solusi alternatif untuk itu.

Lebih jauh dari itu, SOKSI juga memandang bahwa UUD 1945 pasca 4 kali amandemen perlu dikaji ulang, sehingga batang tubuh konstitusi UUD 1945 konsisten dengan amanat pembukaan UUD 1945 selain antisipasi yang cermat menghadapi tantangan bangsa dimasa depan.

"Memang menjalankan semua ini tidak mudah, SOKSI memprediksi upaya Presiden untuk meletakkan landasan koreksi total terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi ini berpotensi akan berhadapan dengan banyak “rintangan” dan “resistensi besar” dari kalangan yang berkepentingan untuk menikmati sistem eksisting, tetapi SOKSI percaya hampir seluruhnya rakyat akan berada dibelakang Presiden Jokowi untuk melampaui segala rintangan dan resistensi itu, demi menyongsong Indonesia Emas 2045, masa depan bangsa yang cerah," tegas mantan Ketua Partai Golkar tiga periode itu.

Salahsatu bentuk dukungan rakyat yang akan timbul menurut mantan Anggota DPR RI itu adalah gerakan akselerasi transformasi budaya berbasis “revolusi mental” sebagaimana telah digagas oleh Pak Jokowi tahun 2014 lampau.

Gerakan itu merupakan partisipasi masyarakat yang muncul alamiah sebagai gerakan masyarakat atau civil society movement antara lain berupa pendidikan kebangsaan dan gerakan mendorong keteladanan para pemimpin dari atas kebawah yang dapat bergulir dan meluas cepat dan akan mampu menggerakkan kristalisasi nilai budaya serta bertumbuhnya perilaku manajemen bersih dalam penyelenggaraan kekuasaan disemua level termasuk ditingkat nasional hingga kebawah di tingkat basis perdesaan dan kelurahan pada waktunya.

"Simultan dengan akselerasi transformasi budaya itu diharapkan akselerasi transformasi ekonomi juga bergerak seiring sejalan dengan berbasis pada prinsip “pertumbuhan ekonomi yang integrated dengan pemerataan ekonomi” bagai “satu mata uang dua sisi” guna penguatan sistem ekonomi kebangsaan berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang kita anut sebagai bangsa, yang tentunya sangat berbeda dengan sistem ekonomi pertumbuhan dengan semata-mata mengandalkan trickle down effect atau social safety net," papar tokoh senior SOKSI, kader ideologis binaan langsung Prof. Dr. Suhardiman Pendiri SOKSI itu.