JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti daya saing dan keberlanjutan pelaku UMKM, khususnya keseriusan dalam legalitas UMKM. Aspek legalitas ini menjadi penting mengingat UMKM adalah usaha rakyat yang membutuhkan upaya afirmasi. Jangan sampai adanya kendala legalitas membuat UMKM jadi tidak berdaya dan gagal naik kelas. Sementara kita seringkali menarasikan pengembangan UMKM, yang bahkan diproyeksikan mampu menembus pasar global.

“Segala rencana pengembangan UMKM hanya akan jadi wacana jika aspek legalitas dan administratif tidak dibereskan terlebih dahulu. Ini hal-hal teknis, namun penting. Jika UMKM punya tampilan yang tidak menarik, maka konsumen pasti ragu membelinya. Begitu pula jika jaminan keamanan produk tidak tervalidasi, produk UMKM juga akan mendapatkan penolakan. Disinilah tugas pemerintah jemput bola, asistensi, pendampingan, dan menjaga keberlanjutan kualitas produk,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Faktanya, per 4 April 2023 baru 3,71 juta atau 5,8 % dari 64,19 juta UMKM yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Padahal transformasi usaha informal ke formal ini menjadi sangat penting. Jika realisasi izin usaha saja masih sangat rendah, bagaimana dengan izin dan sertifikasi lainnya? Bagi konsumen, keamanan dan kualitas produk adalah yang utama. Jika tidak ada jaminan untuk hal itu, maka jangan berharap UMKM kita akan berdaya saing.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini, pemerintah terkesan tidak melakukan konsolidasi dan integrasi data dan perizinan, sampai kita tahu persis bagaimana realisasi legalitas UMKM ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), misalnya, apakah dari sekian UMKM yang telah mendapatkan NIB itu, sudah berapa yang terealisasi mendapatkan izin edar? Ini semua masih menjadi misteri, sebenarnya rencana strategis pengembangan UMKM akan seperti apa?

Jika seringkali kita mendengar ada produk yang belum mendapatkan izin edar, apakah kita harus menyalahkan pelaku usahanya? Atau justru ini berawal dari rumitnya mendapatkan izin edar dari BPOM? Jika pemerintah selalu merisaukan rendahnya jumlah wirausahawan di tanah air, lantas mengapa tidak ada upaya terarah dan berkelanjutan dalam memastikan keamanan produk UMKM? Bisa jadi produk-produk yang tidak mendapatkan izin edar itu karena memang rakyat tidak paham, atau malas mengurus perizinan yang berbelit-belit.

“Kita juga harus fair dan mengevaluasi kinerja dalam mendorong UMKM yang berkualitas dan aman. Adakalanya, atau mungkin seringkali, pelaku usaha kecil tidak difasilitasi dan dibimbing, sehingga melakukan upaya untuk tetap bertahan dari persaingan usaha. Pemerintah harusnya tidak boleh menutup mata dari fakta ini, melainkan jemput bola dan menjadi pendamping. Ini pertanyaan dan tugas berat yang mesti dijawab dan diselesaikan,” tutup Syarief.