JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sudah disahkan paripurna DPR, tapi tiga fraksi yang menolak PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura mau melobi presiden agar menolak keputusan itu.

"Silakan saja melobi presiden agar menolak UP2DP, tapi kita juga bisa melobi Jokowi‎," ujar anggota KOmisi XI DPR Misbakhun di gedung DPR, Rabu (24/06/2015).

Menurut Misbakhun, presiden tidak mungkin mengambil keputusan spontan hanya karena di lobi para fraksi penolak UP2DP, yang merupakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Presiden Jokowi bisa hati-hati," ucapnya.

Mereka yang menolak, kata Misbakhun, mestinya menyadari ‎Presiden bukan hanya milik mereka saja. Justru Presiden harus mendapatkan penjelasan yang utuh tentang dana Rp11,2 triliun untuk rakyat.

UP2DP mesti dipahami sebagai upaya DPR membantu pemerintah merealisasikan program pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

Sebagaimana diketahui, ada tiga fraksi PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura DPR dalam rapat menolak UP2DP. Belakangan Fraksi Partai Demokrat juga ikut menolak meski paripurna DPR sudah menyetujui.(ss)