JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dalam kunjungan kerja sehari di Kota Bogor, Jawa Barat, 22 November 2023, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan MM, MBA; menjadi narasumber berbagai macam sosialisasi. Dua sosialisasi yang dihadiri itu adalah, pertama, bertema Program BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial.
Bertempat di Gedung Wanita, Kota Bogor, sekitar 200 warga antusias mengikuti sosialisasi yang dihadiri oleh Sjarifuddin Hasan dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor, Dolik Yulianto.
Di hadapan warga yang datang dari seluruh penjuru kota, Sjarifuddin Hasan mengatakan bila berbicara tentang BPJS maka kita bertanya dulu kenapa program ini ada. Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memberi amanah kepada negara untuk menciptakan keadilan sosial dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. “Kalau negara tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, berarti negara gagal," tuturnya.
Pria asal Sulawesi itu mengakui dalam perjalanan untuk mensejahterakan rakyat, memang bukan perkara gampang. Ada proses panjang yang harus dilalui antara lain pemerintah wajib mendorong agar pertumbuhan ekonomi harus semakin baik. “Bila ekomomi baik, maka dapat dipastikan anggaran untuk BPJS, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan akan tersedia," paparnya.
Untuk membuat perekonomian itu tumbuh, Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan pemerintah harus mempersiapkan dan menjalankan semua program pembangunan.
Diungkap, pada tahun 2004, kali pertama di Indonesia digelar pemilihan presiden secara langsung. Pada pilpres itu, SBY terpilih menjadi presiden. Selama masa pemerintahan presiden asal Pacitan, Jawa Timur itu, perekonomian tumbuh di angka rata-rata 6%. “Sebelumnya tidak lebih dari 4%," tuturnya.
Dari pertumbuhan itu membuat APBN mencapai Rp 2800 triliun. “Sebelumnya sekitar Rp 400 triliun, sangat rendah," ungkapnya.
Dari perekonomian yang cerah di masa SBY itulah maka dikatakan oleh Sjarifuddin Hasan membuat pemerintah mampu menurunkan kemiskinan dari 17,6% menjadi 10,96%; penggangguran turun dari 9% menjadi 5,94%. “Itu semua karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan," paparnya.
Sebab pertumbuhan perekonomian bagus, pria yang menjadi guru besar di Universitas Negeri Makassar itu selanjutnya mengatakan SBY menginisiasi, memperkenalkan, program BPJS. “BPJS kali pertama dicetuskan oleh Pak SBY. Jadi kita harus terima kasih pada Beliau," tambahnya.
Meski SBY sudah tidak lagi menjadi presiden, Sjarifuddin Hasan merasa senang sebab program BPJS diteruskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, “allhamdulillah”, ucapnya. Menurutnya, intinya rakyat harus sejahtera.
Disebutkan rakyat sejahtera itu bila, pertama, mendapat kebutuhan bahan pokok. Kedua, mendapat lapangan kerja yang mudah. Ketiga, kemiskinan berhasil ditekan. Keempat, pendapatan perkapita rakyat semakin tinggi. “Pendapatan rakyat pada jaman SBY sangat luar biasa," ujarnya.
Semua paparan di atas menurutnya merupakan indikator terciptanya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Dirinya berpesan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Perlindungan itu yang meng-cover rakyat Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu dirinya menegaskan agar peserta program BPJS Ketenagakerjaan loyal dan setia pada sistem perlindungan diri itu. “Jangan saat di masa sulit baru mencari BPJS," tuturnya.
“Mumpung lagi sehat, lapang, dan ada kesempatan, pergunakan program yang ada dengan baik, setuju?”, tanyanya. Pertanyaan itu dijawab serempak oleh peserta sosialisasi dengan mengatakan, “setuju”.
Selepas melakukan sosialisasi BPJS, selanjutnya di Aula Kantor Kecamatan Bogor Utara, Sjarifuddin Hasan bersama dengan Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan Firdaus Rakhmat SE, MM, melakukan Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Peserta sosialisasi itu mencapai 200 orang yang datang dari berbagai kecamatan di kota hujan itu.
Dalam pemaparan, Sjarifuddin Hasan menuturkan dengan mengikuti acara ini, kita menjadi tahu akan hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. “Jangan hanya tahu hak tetapi lupa kewajiban," ucapnya.
Menurutnya sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban agar para tenaga kerja bisa semakin sejahtera. Ditegaskan agar semua pihak dapat menjaga hubungan kerja.
“Bila ada masalah bisa dimusyawarahkan. Ini sesuai dengan Sila IV Pancasila," tambahnya. Bila hubungan kerja berjalan lancar, perekonomian bangsa ini akan menjadi lebih bagus.
