JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar hukum dan pegiat anti korupsi Hardjuno Wiwoho mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi mark-up dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) senilai Rp200 miliar.

Keseriusan lembaga antirasuah ini diukur saat mengumumkan nama-nama tersangka pembobol uang negara itu.

“Dengan pengumuman resmi nama tersangka, publik bisa mendapatkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini, sehingga proses hukum bisa berjalan lancar dan adil,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (9/10).

Kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini kembali mendorong lembaga superbody dibidang pemberantasan korupsi menyelesaikan penyelidikan dengan membawa kasus ini ke tahap yang lebih jelas.
Dengan demikian, tidak mengganggu jalannya operasional Bank BJB.

“Saya mendesak dan mendorong KPK mendalami dan memproses sesuai dengan aturan perundang-undangan baik pidana dan UU perbankan yang berlaku, demi kepastian hukum dan kenyamanan nasabah BJB,” jelasnya.

Menurutnya, penegakan hukum yang komprehensif dan sistematus sangat penting.
Langkah ini diperlukandemi menyelamatkan reputasi BJB yang sudah mulai anjlok dimata nasabah. Keseriusan KPK sangat penting untuk marwah lembaga ini agar kuat.
Hardjuno mengatakan lembaga keuangan terutama Bank itu sangat sensitif.

Karenanya, isu sekecil apapun akan berdampak pada kinerja dan performa Bank.
"Kepercayaan publik atas BJB harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai karena nila setitik membuat jatuh dan menggerus kepercayaan dan performa BJB yang selama ini menjadi salah satu Bank terpercaya di republik ini,” imbuhnya.

Menurutnya, transparansi dalam penanganan kasus ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.

"Sebaiknya KPK segera mengumumkan nama-nama tersangka agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Transparansi penting dan penyelesaian kasus ini harus segera dituntaskan," ujarnya.

Ia menambahkan, lambannya pengumuman tersangka bisa berdampak pada terganggunya kepercayaan publik terhadap Bank BJB sebagai salah satu bank BUMD terkemuka.

“Jangan sampai masyarakat tidak percaya yang pada gilirannya terjadi rush besar-besaran. Ini tentu merugikan BJB,” ulasnya.

Dia mengaku Bank BJB sendiri telah menerima banyak penghargaan atas kinerjanya. Namun, dengan mencuatnya pembobolan uang negara ini dikhawatirkan dapat mencoreng reputasi lembaga keuangan tersebut.

"Yang paling penting adalah penyelesaian kasus ini agar tidak mengganggu kinerja Bank BJB dalam melayani masyarakat. Bank BJB memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, sehingga kinerjanya harus tetap optimal," tambah Hardjuno.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum, apalagi yang berkaitan dengan keuangan negara, harus diselesaikan dengan cepat dan tepat.
"Setiap pelanggaran pidana, apalagi yang berkaitan dengan dana publik, harus segera ditindaklanjuti. Bank BJB adalah bank yang maju, dengan berbagai penghargaan yang diraihnya. Maka, integritas dan kepercayaan publik terhadap bank ini perlu dijaga," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan dugaan penggelembungan anggaran penempatan iklan Bank BJB selama periode 2021-2023, dengan nilai yang mencapai Rp200 miliar.
Meski sudah ada indikasi tersangka, proses pengumuman resmi masih berjalan lambat, yang menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait status hukum kasus ini.