JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Andreas menilai sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira, Kamis (24/10/2024).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” tuturnya.

Terlepas dari hal itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran. Ia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” sebut Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," paparnya.

Kendati Menteri HAM telah menjelaskan bahwa anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," tegas Andreas.

Sebelumya Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tambahan anggaran tersebut untuk menunjang kerja kementerian baru yang dipimpinnya tersebut. Pigai juga menyebut Kementerian HAM memiliki tugas berbeda dari LAnggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyoroti kebijakan Prabowonomics yang diusung Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah yang berani dan visioner.

"Kami melihat Prabowonomics sebagai kebijakan yang berani dan visioner. Ini adalah langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Sukamta, Kamis (24/10/2024).

Sebagai informasi Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan ekonomi Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Sukamta optimistis kebijakan yang diterapkan Prabowo bisa mencapai target ekonomi yang diharapkan.

"Kebijakan ini akan memperkuat sektor-sektor kunci, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tutur anggota dewan yang juga bertugas di Komisi I DPR RI ini.

Prabowonomics itu sendiri adalah pendekatan kebijakan ekonomi yang diusung oleh Prabowo Subianto, terutama dalam visi ekonominya untuk Indonesia. Sejak masa kampanye, Prabowo menekankan pada kemandirian nasional dan perlunya memperkuat sektor-sektor strategis domestik.

“Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera,” ungkap Sukamta.

Legislator dari dapil DI Yogyakarta itu pun menilai ada beberapa aspek kuat dari kebijakan Prabowonomics yang diyakini dapat memperkuat masa depan ekonomi Indonesia. Salah satunya, menurut Sukamta, yakni kuatnya kolaborasi pemerintah dan swasta sebagai langkah strategis yang memungkinkan berbagai sektor berkembang lebih cepat.

“Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis di seluruh Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa,” terangnya.

Aspek kedua yang disampaikan Sukamta adalah dorongan peningkatan investasi, terutama dari sektor swasta dan investor asing. Menurutnya strategi peningkatan investasi pada Prabowonomics, terutama dari sektor swasta dan investor asing, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Investasi adalah motor penggerak ekonomi, dan dengan kebijakan yang ramah investasi, kita bisa mempercepat pertumbuhan dan membuka lebih banyak lapangan kerja," ucap Sukamta.

Sukamta menekankan pentingnya dukungan semua pihak terhadap program-program pemerintahan Prabowo, agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ambisius bisa tercapai.

“Dengan strategi yang tepat dan dukungan kebijakan yang konsisten, ini adalah target yang bisa dicapai. Pertumbuhan 8% akan menandakan era baru kebangkitan ekonomi Indonesia, dengan daya saing yang lebih kuat di pasar global,” paparnya.

Lebih lanjut, Sukamta menilai kebijakan Prabowonomics untuk menghapus kemiskinan absolut juga menjadi harapan baru bagi masyarakat dan dunia usaha. Ia juga menyebut upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

“Dengan program yang terstruktur, seperti penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), saya semakin optimis pemerintah dapat mencapai target,” tegas Sukamta.

Meski begitu, Sukamta mengingatkan perlunya koordinasi lintas sektor yang baik, sinergi antara pemerintah dan swasta, serta dukungan penuh dari masyarakat.

“Saya yakin kita bisa mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Karena ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita membangun Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing," urainya.

Melalui visi Prabowo, Sukamta berharap Indonesia tidak hanya mampu mengatasi tantangan-tantangan ekonomi global.

“Tetapi Indonesia juga bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia,” tukas Sukamta.

“Inilah saatnya kita bersama-sama menggerakkan roda ekonomi dengan semangat optimisme dan keyakinan bahwa masa depan Indonesia sangat cerah," tutupnya.