JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan oknum prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga menyebabkan seorang warga tewas. Ia meminta baik pelaku penyerangan hingga komandannya dihukum.
“Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan-2/Kilap Sumagan Kostrad kepada warga di Deli Serdang. Ini sudah masuk kategori kasus pembunuhan,” kata TB Hasanuddin, Senin (8/11/2024).
Seperti diketahui, puluhan personel TNI yang berasal dari Yon Armed-2/KS Medan melakukan penyerangan ke Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Deli Serdang, Sumut pada Jumat (8/11) tengah malam. Akibat penyerangan ini, seorang warga bernama Raden Barus (60) tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka.
Menurut keterangan warga yang menjadi korban, situasi Desa Selamat sangat mencekam ketika penyerangan terjadi. Puluhan prajurit TNI yang mayoritas datang mengenakan seragam dinas, mendobrak rumah-rumah warga dan melakukan berbagai tindakan kekerasan menggunakan berbagai senjata, termasuk sajam, double stick, dan pistol.
Tak hanya menewaskan satu orang, sejumlah warga mengalami luka serius di antaranya kepala bocor, punggung memar, dan tangan bengkak akibat aksi anarkis para oknum TNI itu. TB Hasanuddin menyebut tindakan para personel TNI tersebut sangat bertolak belakang dengan sumpah prajurit dan sapta marga.
“Insiden seperti ini sangat memalukan dan mencoreng citra TNI yang seharusya menjadi pelindung rakyat,” tegas Mayjen (Purn) TNI tersebut.
“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan mendalam untuk warga Desa Selamat dan turut berduka atas korban meninggal dan luka-luka yang disebabkan oleh penyerangan oknum-oknum TNI,” imbuh TB Hasanuddin.
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Kang TB ini pun meminta Panglima Kodam I/Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan untuk menindak tegas para pelaku penyerangan. Letjan M Hasan sendiri telah mendatangi Desa Selamat dan meminta maaf kepada warga atas perilaku tidak terpuji personel Yon Armed-2/KS Medan.
“Permintaan maaf saja tidak cukup! Panglima Kodam harus mengambil tindakan keras kepada prajurit yang terlibat dalam serangan kepada warga,” ucapnya.
Kodam I/BB telah mengonfirmasi bahwa ada sekitar 33 prajurit TNI yang terlibat dalam insiden ini. Mereka sudah diperiksa di Pomdam I Bukit Barisan untuk mengetahui peran masing-masing dalam penyerangan itu.
Kang TB meminta Pomdam I Bukit Barisan mendalami motif penyerangan karena belum ada kejelasan terkait hal ini. Ia juga mendorong pihak TNI menyelidiki keterlibatan prajurit lainnya.
"Kalau perlu beri hukuman keras kepada para Komandan Pleton, Komandan Kompi, dan Komandan Batalyon karena telah melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan prajuritnya,” ungkap Kang TB.
Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI menilai kejadian memilukan itu bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan pimpinan terhadap prajurit bawahannya. Oleh karenanya, menurut Kang TB, para komandan harus ikut bertanggung jawab.
“Jelas pengawasannya sangat kurang dan tidak melaksanakan piket dengan baik. Dan kalau memang benar kejadian ini diduga bermula hanya karena saling ejek, ini sangat tidak bisa diterima,” tukas purnawirawan TNI bintang dua tersebut.
Kang TB menyatakan insiden ini menunjukkan adanya integrasi anggota TNI yang tidak sesuai dengan standar operasional militer. Ia menyebut penyerangan massa oknum TNI kepada masyarakat sipil sangat tidak pantas dan harus ditindaklanjuti dengan tegas.
“Penting bagi institusi militer untuk melakukan investigasi yang komprehensif untuk mengetahui alasan sebenarnya di balik peristiwa ini. Penanganan kasus harus dilakukan dengan transparan dan adil,” pesan Kang TB.
“Dan proses hukum harus berjalan tanpa ada intervensi, serta semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” imbuhnya.
Kang TB mengingatkan transparansi dalam penyelidikan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
“Jangan sampai aksi simpati dan empati hanya dilakukan saat awal-awal saja. Kami menuntut adanya update berkala dari penanganan kasus ini, dan TNI harus memastikan para pelaku dihukum maksimal,” tutur Kang TB.
Kang TB pun menyoroti sering terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Pada bulan Mei lalu, seorang siswa SMP dianiaya hingga terluka parah oleh oknum Babinsa di Deliserdang saat menonton peristiwa tawuran. Korban berinisial MHS itu akhirnya meninggal dunia.
Kemudian LBH Medan menduga kasus pembakaran rumah wartawan di Karo bernama Sempurna didalangi oleh oknum TNI, meski pihak TNI membantahnya. Selain itu, KontraS Sumatera Utara menduga pelaku utama penembakan seorang remaja berinisial MAF (13) di Kabupaten Serdang Bedagai pada bulan September lalu adalah dua oknum prajurit TNI yang sampai sekarang belum tersentuh proses hukum.
Menurut Kang TB, ada banyak pekerjaan rumah dari Kodam I/Bukit Barisan terkait pembinaan prajurit.
“Saya sering sekali mendengar kasus-kasus yang melibatkan oknum prajurit TNI di wilayah Kodam I. Ini menunjukkan ada hal yang kurang dalam pembinaan prajurit, dan menjadi tanggung jawab pimpinan untuk memperbaiki hal tersebut,” paparnya.
Kang TB menegaskan prajurit TNI harus bisa menghindari sikap arogansi. Sebagai penjaga pertahanan negara, TNI juga harus menjadi tentara bagi rakyat.
“Ingat, TNI dididik dan dibina untuk membela dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga prajurit memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan melayani masyarakat, bukan sebaliknya,” tukas Kang TB.
Wakil MKD DPR itu pun menambahkan, banyaknya kasus kekerasan oknum TNI di Kodam I/BB menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi prajurit. Kang TB meminta agar semua personel harus dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
“TNI harus selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.
Kang TB juga meminta perlunya TNI melakukan pelatihan pengendalian emosi dan manajemen konflik bagi anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prajurit dapat menghadapi situasi provokatif dengan cara yang lebih tenang dan profesional.
“Institusi TNI perlu memperkuat pengawasan internal dan melakukan reformasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin yang tegas akan membantu menjaga integritas dan profesionalisme TNI,” urai Kang TB.
Di sisi lain, TNI juga harus memberikan dukungan penuh kepada para korban kekerasan oknum prajurit dan keluarganya. Kang TB pun menyatakan pengusutan kasus-kasus yang melibatkan oknum TNI harus dilakukan dengan transparan.
“Pendampingan termasuk bantuan medis, psikologis, dan kompensasi yang layak. Perlindungan kepada korban dan warga sipil yang terkena dampak langsung dari kekerasan oknum TNI sangat penting, dan pastikan mereka juga memperoleh keadilan,” ujarnya.
Sekali lagi Kang TB berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk menjalankan tugas dengan profesional dan mengedepankan rasa humanis saat berhadapan dengan masyarakat.
“Prajurit tidak boleh melukai rakyat karena TNI dikandung dan dilahirkan dari ‘rahim’ rakyat,” tutup Kang TB.
