JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pertemuan antara Joko Widodo dan pimpinan Lippo di Solo dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepentingan bisnis yang sudah mapan di era sebelumnya.
Kehadiran proyek-proyek besar seperti Meikarta dan PIK 2 menunjukkan bagaimana hubungan bisnis dan kekuasaan saling terkait dalam konteks politik Indonesia.
Jika tuduhan kolusi dan pelanggaran hukum dalam proyek PSN seperti yang disebutkan dalam banyak beredar di sosmed benar adanya, maka pertemuan tersebut bisa menjadi upaya mitigasi risiko hukum dan ekonomi sebelum pemerintahan baru sepenuhnya beroperasi.
Transisi Kekuasaan dan Lobi Bisnis
Ketidakhadiran langsung Presiden Prabowo dalam pertemuan ini mencerminkan kemungkinan adanya jarak politik atau negosiasi yang belum selesai antara kekuatan bisnis lama dengan pemerintah baru.
Mengingat bahwa Prabowo telah berjanji menegakkan hukum tanpa pandang bulu, pelaku bisnis besar mungkin merasa perlu untuk mengamankan kepentingan mereka dengan melibatkan figur politik berpengaruh seperti Joko Widodo dan Gibran Rakabuming.
Tantangan Hukum dan Reformasi Kebijakan
Jika proyek Meikarta dan PIK 2 terus menjadi sorotan hukum dan politik, Presiden Prabowo akan menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan antara reformasi hukum dan stabilitas investasi.
Tuntutan aksi masyarakat sipil seperti yang terjadi di depan Kantor Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kesimpulan: Membangun Kepercayaan Publik
Penegakan hukum yang transparan dan tidak memihak akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo.
Jika kolusi politik-ekonomi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Airlangga Hartarto, Aguan, dan Joko Widodo tidak ditindak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun.
Pandangan ini mencerminkan bahwa transisi kekuasaan di Indonesia bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga arena pertarungan kepentingan bisnis besar. Reformasi hukum dan penyelesaian proyek-proyek bermasalah harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berkeadi.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #
