Analisis pertemuan antara Joko Widodo dan pimpinan Lippo di Solo dapat dilihat dari beberapa sudut pandang strategis dan politis:

1. Dimensi Ekonomi dan Bisnis

Tanggung Jawab Investasi:

Lippo Group mungkin ingin menyelesaikan persoalan yang tertunda terkait Meikarta, termasuk upaya penyelamatan aset dan penyelesaian kewajiban ke konsumen.

Dalam konteks ini, mereka bisa mencari dukungan dari Joko Widodo untuk memanfaatkan posisinya sebagai tokoh berpengaruh yang masih memiliki jejaring luas di dunia bisnis dan pemerintahan.

Proyek Baru atau Reposisi Bisnis:

Ada kemungkinan pembicaraan terkait peluang bisnis baru di era pemerintahan Prabowo, yang bisa difasilitasi oleh Gibran Rakabuming sebagai kepala daerah dan figur politik yang sedang naik daun.

2. Dimensi Politik dan Kekuasaan

Peralihan Dukungan Politik:

Pertemuan ini bisa dianggap sebagai langkah konsolidasi untuk menjaga akses ke lingkaran kekuasaan, terutama menjelang pemerintahan baru.

Mengingat peran penting Lippo dalam mendukung berbagai proyek era Jokowi, mereka mungkin ingin memastikan bahwa transisi kekuasaan tidak memarginalkan kepentingan bisnis mereka.

Pesan Simbolis:

Dengan tidak bertemu langsung dengan Presiden terpilih Prabowo, ada pesan politis bahwa Lippo masih menganggap Joko Widodo sebagai figur penting dalam peta kekuasaan, mungkin untuk memastikan warisan proyek yang belum selesai.

3. Kemungkinan Strategi Ke Depan:

Negosiasi Ulang Proyek Meikarta:

Jika pertemuan ini mencakup penyelesaian masalah Meikarta, pemerintah baru bisa diajak bernegosiasi dengan pendekatan yang lebih menguntungkan Lippo.

Kompensasi Politik atau Ekonomi:

Lippo mungkin ingin mengamankan kompensasi tertentu, baik dalam bentuk proyek infrastruktur baru atau penghapusan beban hukum terkait Meikarta.

Kesimpulan:

Pertemuan ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk meredam potensi risiko hukum dan kerugian bisnis, sekaligus menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di pemerintahan baru. Keengganan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo bisa menunjukkan masih adanya jarak politik atau ketidakpastian terkait posisi strategis Lippo dalam pemerintahan mendatang.(*)