JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Siti Mukaromah ‎meminta pemerintah untuk melakukan terobosan strategis dalam meringankan beban biaya produksi nelayan di Indonesia.

Menurutnya, nelayan harus menanggung beban biaya bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sebanding dengan penghasilannya.

"Beban biaya beli bensin yang harus ditanggung nelayan rata-rata sebesar 150 ribu. Sedangkan hasil mereka ketika dirupiahkan hanya mendapat 200-250 ribu. Itupun belum dibagikan dengan teman kerjanya," ujar Siti saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan PT Pertamina, Deputi BUMN, dan PT PGN di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2015).

Politisi yang biasa dipanggil mbak Ema ini mencontohkan, persoalan yang dihadapi nelayan di area Dapil-nya di Cilacap yang sebenarnya memiliki potensi penangkapan ikan sebesar 27 ribu ton per harinya.

"Namun hanya mampu dimanfaatkan sekitar 21 persennya saja karena tidak ditopang oleh peralatan dan besarnya biaya yang harus ditanggung nelayan," ungkapnya.

Menjawab hal itu, Direktur PT Pertamina Dwi Sutjipto berjanji program yang bakal dijalankannya nanti akan dapat mengakomodir kepentingan para nelayan.

Menurutnya, ada banyak program dari PT Pertamina yang didalamnya akan menjadi penunjang bagi kebutuhan para nelayan di Indonesia.

‎"Kami memiliki banyak program untuk nelayan, termasuk bahan bakar bagi nelayan. Hanya saja kami tidak hapal," jawab Dwi.(yn)